Suasana tegang dalam rapat kabinet terbatas, Jumat (16/7). Hanya dihadiri beberapa orang Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Jokowi itu tidak bisa lagi menahan kekecewaannya. Tak ada lagi kompromi. Melihat perilaku anggota kabinetnya.

Laporan masuk ke meja Presiden. Dua orang menteri melawat ke luar negeri. Dikabarkan berada di Amerika Serikat. Terlibat dalam sebuah rekaman video berdurasi delapan detik. Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Mereka berjalan bersama. Sambil bersendau gurau dan tertawa lepas.

"Jokowi marah saat ratas tadi. Karena ada dua menteri yang ke luar negeri. Ya dua menteri itu," ujar sumber merdeka.com dari balik tembok istana, Jumat (16/7).

Kedua menteri itu terbang ke Amerika Serikat membawa agenda penguatan hubungan ekonomi. Kerja sama Indonesia dengan pemerintahan baru Presiden AS Joe Biden. Luthfi dan Bahlil berada di AS selama sembilan hari. Terhitung 9-18 Juli 2021. Misi keduanya dikabarkan berhasil membawa pulang investasi USD 350 juta atau setara Rp5,068 triliun. Tapi bukan itu yang membuat Jokowi marah.

Kunjungan ke luar negeri dilakukan tidak pada waktunya. Kondisi di tanah air tengah genting. Lonjakan kasus Covid-19 terjadi. PPKM Darurat diterapkan untuk membatasi aktivitas. Sementara menterinya, justru terbang ke belahan benua lain.

"Jokowi marah banget sama dua menteri itu," lanjut sumber tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung salah satu yang hadir dalam ratas. Presiden langsung melarang semua menterinya ke luar negeri. Ada pengecualian untuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Jika ada menteri yang harus ke luar negeri, wajib mendapat izin dari Kepala Negara. Tidak bisa ditawar lagi.

"Untuk itu seluruh menteri, kepala kementerian lembaga dilarang bepergian keluar negeri," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam akun Youtube Sekretariat Presiden.

Kekecewaan Jokowi terhadap kinerja Menteri sering dibahas bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sumber kami mengatakan, Jokowi rutin berbincang dengan Ma’ruf Amin melalui sambungan telepon. Keduanya membahas nama-nama menteri yang dikeluhkan Jokowi. Lantaran kinerja mereka tak memuaskan di mata Kepala Negara. Nama Menteri yang jadi sorotan disimpan rapat.

"Ada beberapa menteri. Ada yang tidak nurut perintah, bandel, dan lain-lain. Tapi kan tidak bisa diumbar," ucap sumber.

Kemarahan Jokowi tak selalu diutarakan dengan kata. Para Menteri dan orang terdekatnya cukup melihat dari gesturnya. "Dari raut wajah berubah."

Juru Bicara Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi tidak membantah intensitas komunikasi Presiden dengan Wakilnya. Hanya saja, dia tidak tahu persis pembicaraan keduanya. Karena sifatnya rahasia. Komunikasi dilakukan tidak setiap hari. Dalam sepekan, minimal lima kali keduanya saling berdiskusi. Dilakukan melalui sambungan telepon hingga rapat virtual. Dalam kondisi tertentu, Wapres Ma’ruf Amin yang melapor pada Presiden.

"Karena wapres tahu benar posisinya. Beliau sangat tahu memposisikan sebagai seorang wakil. Tapi juga sebaliknya, Presiden juga tahu betul wapres lebih senior, maka kemudian Pak Jokowi juga menghormati Wapres," ungkap Masduki saat dikonfirmasi.

Wapres selalu meminta petunjuk Presiden. Terutama berkaitan dengan keluhan dari masyarakat terkait penanganan Pandemi. Setelah mendapat izin dari Presiden, Wapres langsung bergerak. Menghubungi menteri-menteri terkait. Semisal menghubungi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Mendagri Tito Karnavian, dan lainnya.

"Jadi yang begitu penting oleh Wapres, tapi kan tidak semuanya komunikasikan dan diberitakan," ucap Masduki.

Hilangnya Senyum Jokowi

Kemarahan Jokowi di rapat terbatas tidak hanya sekali. Catatan kami, pada 18 Juni 2020, Jokowi marah lantaran menterinya tidak memiliki sensitivitas dalam menghadapi krisis. Kemarahan pertama Jokowi di dua bulan awal masa Pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Pada 28 Juni 2020, Jokowi mengutarakan keinginannya melakukan reshuffle kabinet. Termasuk membubarkan Lembaga yang tidak diperlukan.

Usai kemarahan Jokowi, Mensesneg Pratikno menyebut kinerja para menteri mulai membaik. Itu disampaikan Pratikno pada 6 Juli 2020. Hanya berselang dua hari, tepatnya 8 Juli 2020. Kali ini dalam rapat Bersama Menteri dan beberapa kepala daerah. Lagi-lagi Jokowi menyoroti kinerja menteri yang tak peka saat krisis. Para Menteri diinstruksikan kerja lebih keras. Tidak bisa bekerja dengan cara biasa. Jokowi berkilah tidak marah. Sekadar memotivasi para menterinya.

Kekecewaan dan kemarahan Jokowi juga terucap ketika dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 dikorupsi. Oleh anak buahnya sendiri. Kala itu, Juliari Batubara masih menjabat Menteri Sosial. Jokowi juga tidak senang melihat pencairan dan distribusi bansos tersendat. Termasuk mendengar insentif tenaga kerja terlambat.

Pandemi Covid-19 berkepanjangan membuat Presiden pusing. Orang dekatnya mengakui itu. Kini, ada ciri khas Jokowi yang hilang. "Pak Jokowi lagi pusing dan capek, karena itu sekarang jarang senyum dan ketawa," kata orang dekat Jokowi.

Jokowi biasanya selalu berbagi senyum. Bahkan, tak pernah menahan tawa. Biasanya terlihat ketika berjumpa dengan warga. Saat melempar kuis berhadiah sepeda.

Publik bisa melihat besarnya beban yang dihadapi Jokowi selama Pandemi Covid-19. Apalagi ini krisis multidimensi. Menyangkut nyawa 271.349.889 jiwa rakyatnya. Belum lagi ekonomi yang kini ada di jurang resesi. Tidak ada satupun pemimpin negara bisa tidur tenang di tengah badai krisis. Salah satunya Jokowi.

Seharusnya, keseriusan Jokowi dan para menterinya ditampilkan sejak awal Pandemi. Alih-alih menenangkan rakyat, yang terjadi di awal Pandemi justru para petinggi negeri menjadikan Covid-19 bahan guyonan. Ketika kondisi memburuk seperti sekarang, pemerintah mencoba mengubah mainset public. Ini bencana krisis yang serius. Bahkan digunakan kata darurat.

"Sekarang justru yang panik pemerintah. Harusnya bukannya Pak Jokowi tapi semua bawahannya harus mulai ikut serius. Tidak cengegesan lagi," ujar pakar Komunikasi Universitas Pandjajaran, Kunto Adi Wibowo.

Adi melihat pusingnya Jokowi saat ini. Penularan Covid-19 melonjak tajam. Beriringan dengan tingginya jumlah rakyat yang meninggal. Belum lagi kondisi Indonesia yang kini ‘ditakuti’ bangsa lain. Warga negara asing ditarik pulang. Dilarang terbang ke Indonesia. Membuat pariwisata yang digadang-gadang membuat ekonomi bangkit, justru semakin sulit.

Jangan Lagi Politik dan Militer

Dewan Pertimbangan Presiden selalu memberikan masukan untuk Jokowi. Setiap anggota mengutarakan usulan berdasarkan kondisi yang dilaporkan. Usulan itu biasanya disampaikan secara periodik oleh Ketua Wantimpres Wiranto. Wantimpres jarang mendengar keluhan dari Presiden selama menangani Pandemi. Mereka meyakini, Presiden Jokowi punya rencana matang.

"Beliau menguasai masalah," kata Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kesehatan dan Pendidikan Dato Sri Tahir.

Komandan Pasukan Pengaman Presiden Mayor Jenderal TNI Agus Subiyanto salah satu orang yang hampir setiap saat mendampingi Jokowi dari dekat. Dia melihat keseriusan Kepala Negara menghadapi Pandemi. Konsentrasi Presiden utamanya mempercepat penanganan Pandemi Covid-19.

"Beliau tidak kenal waktu. Apalagi menghadapi Pandemi ini, Bapak sangat konsen dan serius. Bapak kalaupun sedang lelah, tetapi setelah bertemu masyarakat jadi segar dan semangat. Bapak itu totalitas memikirkan rakyatnya," jelasnya.

Jokowi seakan tidak ingin menunjukkan kelelahan. Terlebih ketika tampil di depan publik. Pandemi menguras tenaga dan pikiran Kepala Negara. Namun imunitas tubuh Presiden tetap dijaga. Konsumsi vitamin dan jamu tradisional jadi andalan.

"Kalau mengeluh lelah tidak pernah disampaikan ke saya," ucap dokter Kepresidenan, dokter Padma.

Kondisi hari ini membuat gaya komunikasi Jokowi berubah. Ada kekhawatiran yang tak bisa ditutupi. Namun coba dibungkus dalam semangat optimisme. Gambaran itu juga yang ditampilkan para pembantu Presiden. Sayangnya, mereka justru terlalu percaya diri. Tak diduga, kondisi memburuk tanpa diprediksi.

"Komunikasi Pak Jokowi tampak agak tegang, sangat serius sekali, Saya melihat, sorry, para pembantu presiden ini mohon maaf ya, over optimistis," menurut pakar komunikasi dari Universitas Airlangga, Suko Widodo.

Keseriusan dalam penanganan Pandemi membuahkan kebangkitan kembali gaya lawas. Pendekatan kekuatan militer. Alih-alih mendisiplinkan warga, mematuhi protokol kesehatan dan membatasi kegiatan. Masyarakat justru dihadapkan pada situasi makin sulit.

Sudah saatnya Jokowi didampingi para ahli. Tampil di depan publik bersama mereka yang menguasai ilmu kesehatan dan pengetahuan. Untuk mendapatkan kembali dukungan dari rakyatnya.

"Pak Jokowi bisa mendapatkan kepercayaan, bukan politik dan militer," tegasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi marah mendengar dua menterinya melawat ke luar negeri. Kekecewaan itu disampaikan saat rapat terbatas akhir pekan lalu, Jumat (16/7).

Dua menteri itu yakni Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

"Jokowi marah saat ratas tadi. Karena ada dua menteri yang ke luar negeri. Ya dua menteri itu," ujar sumber merdeka.com dari balik tembok istana, Jumat (16/7).

Presiden langsung melarang semua menterinya ke luar negeri. Ada pengecualian untuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Jika ada menteri yang harus ke luar negeri, wajib mendapat izin dari Kepala Negara. Tidak bisa ditawar lagi.

"Untuk itu seluruh menteri, kepala kementerian lembaga dilarang bepergian keluar negeri," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam akun Youtube Sekretariat Presiden.

Sejumlah agenda dilakoni dua menteri di AS. Pada Selasa 13 Juli 2021, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bertemu dengan Ambassador United State Trade Representative (USTR), Katherine Tai di Washington D.C.

Dilanjutkan pertemuan dengan Bank Dunia di Washington DC di hari yang sama. Delegasi Indonesia Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Mendag Muhammad Lutfi berdiskusi langsung dengan Mari Elka Pangestu selaku Managing Director Development Policy and Partnership World Bank, Vice President for East Asia and the Pacific Victoria Kwakwa, dan Satu Kahkonen (Country Director for Indonesia and Timor Leste).

Luthfi dan Bahlil berada di AS selama sembilan hari. Terhitung 9-18 Juli 2021. Misi keduanya dikabarkan berhasil membawa pulang investasi USD350 juta atau setara Rp5,068 triliun. Tapi bukan itu yang membuat Jokowi marah. Mereka pergi di saat tidak tepat. Saat PPKM Darurat diberlakukan untuk membatasi aktivitas masyarakat.

Lawatan dua menteri ke luar negeri dan kemarahan Jokowi menimbulkan pertanyaan. Seolah tidak mengantongi izin dari Presiden.

Baik Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Investasi mengaku sudah menjalankan prosedur yang berlaku untuk perjalanan dinas luar negeri.

"Pejabat yang melakukan dinas ke daerah, apalagi ke LN itu ada prosedurnya perijinannya dan wajib diikuti," ungkap Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono kepada merdeka.com, semalam.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bidang Hubungan dengan Daerah sekaligus Juru Bicara BKPM, Tina Talisa juga memastikan kunjungan Menteri Bahlil Lahadila ke Amerika Serikat sudah mendapatkan restu atau izin dari Presiden Joko Widodo.

"Setiap kunjungan kerja Bapak Menteri Investasi ke luar negeri selalu memohon arahan dari Bapak Presiden dan setiap kunjungan kerja yang dilakukan selalu atas sepengetahuan dan seizin Bapak Presiden, termasuk kunjungan ke Amerika Serikat," kata Tina saat dikonfirmasi merdeka.com.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, para menteri seharusnya memiliki sense of crisis di tengah pandemi. Apalagi saat kasus positif Covid-19 sedang terjadi lonjakan.

Hal ini menanggapi kabar kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap para menterinya. Khususnya Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi yang ke Amerika Serikat saat PPKM Darurat.

"Ledakan Covid di Indonesia belum terkendali. Sehingga diperlukan sense of crisis dari para pejabat termasuk para menteri," ujar politikus yang karib disapa Awiek kepada wartawan, Senin (19/7).

Awiek menuturkan, menteri boleh saja ke luar negeri. Namun harus seizin Presiden. Ia mengingatkan, Presiden Jokowi sedang serius menuntaskan pandemi, jajarannya pun harus satu nafas.

"Menteri ke LN boleh asalkan seizin presiden. Jokowi lagi serius menangani Covid sehingga meminta semua jajarannya ikut bersama-sama menuntaskan masalah Covid," ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.

Hampir setiap malam, Presiden Joko Widodo menelepon Letkol Laut Muhammad Arifin. Penanggung jawab Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet, Kemayoran. Menanyakan kondisi dan perkembangan penanganan Covid-19 di sana. Jokowi menjadikan RSD Covid-19 Wisma Atlet sebagai patokan. Gambaran kondisi keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR).

Jokowi gemetar mendengar keterisian tempat tidur di sana mencapai 92 persen. Kondisi itu pada September 2020. Kondisi menurun drastis menjadi 15 persen ketika pertengahan Mei 2021. Jokowi gembira. Tapi hanya diungkapkan melalui kata. Tidak terlihat di raut wajahnya. Sebab, kondisi kembali memburuk sebulan kemudian. Juni 2021, Jokowi mendapat laporan. Rumah sakit penuh pasien Covid-19.

Kondisi semakin memburuk. Jokowi kini rajin menelepon Luhut Binsar Panjaitan. Menko Maritim dan Investasi yang juga ditunjuk sebagai koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali. Dalam sehari, tiga kali telepon Luhut berdering. Dari Kepala Negara. Dia harus melaporkan perkembangan pelaksanaan PPKM Darurat dan kondisi di akar rumput.

Sebelum memutuskan kebijakan PPKM Darurat, Jokowi berkonsultasi. Dia pernah menghubungi Menteri Kesehatan India pada Januari 2021. Jokowi juga menghubungi Perdana Menteri India Narendra Modi. Kepala Negara belajar cara India mengendalikan Covid-19 yang sempat bertambah 50.000 pasien per hari. Berjaga-jaga jika kemungkinan terburuk harus dihadapi Indonesia.

Upaya yang dilakukan itu Jokowi sengaja disampaikan ke publik. Berbagai langkah strategis juga dipaparkan. Bersama dasar pertimbangannya. Satgas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan selalu memberi laporan. Setiap perkembangan penanganan Pandemi. Setiap pekan, selalu digelar rapat terbatas Bersama Presiden Jokowi.

Kasatgas dan Menteri Kesehatan yang melaporkan perkembangan. Selalu ada respons Presiden. Data dan perkembangan setiap pekan dijadikan acuan. Tidak hanya untuk kebijakan pemerintah pusat. Tapi juga pemerintah daerah. Presiden memberi instruksi.

"Data sebagai dasar mengambil langkah-langkah cepat dan berupaya maksimal memantau pelaksanaannya di lapangan," ucap Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sonny Harry B Harmadi saat dihubungi Jumat (16/7).

Jokowi ingin mengabarkan. Pemerintah bekerja keras menangani pandemi. Meski kebijakannya kerap melahirkan kritik. Dari berbagai arah. Ada anggapan, kebijakan tanpa melihat kondisi nyata. Tak melibatkan ahli. Juga tidak efektif menyelesaikan masalah. Alibi ini dibantah anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kesehatan dan Pendidikan Dato Sri Tahir. Dia meyakini, Jokowi tahu persis kondisi yang sebenarnya terjadi.

"Bapak Presiden sangat 'dingin' dalam arti kata beliau tahu semua. Jadi beliau bukannya tidak mengerti," tegas Dato Sri Tahir dihubungi terpisah.

Benarkah Kolaps?

Tri Maharani menceritakan kondisi Pandemi hari ini. Dia adalah salah satu relawan Lapor Covid-19. Dia merasakan kolapsnya sektor kesehatan tanah air. Aplikasi yang disebut-sebut bisa membantu warga mencari ruang perawatan di rumah sakit, tak bisa diharapkan. Dari penjelasan Kementerian Kesehatan, data di aplikasi itu tidak selalu diperbaharui setiap saat. Alasannya, tenaga kesehatan di RS terkonsentrasi menangani pasien.

Alhasil, hampir setiap hari dia membantu mencarikan kamar yang tersisa di rumah sakit. Terutama bagi pasien bergejala berat dan kritis. Tak hanya itu, relawan juga harus membantu mencarikan oksigen atau obat yang dibutuhkan pasien positif Covid-19. Terutama mereka yang tidak memperoleh ruang perawatan di RS.

"Sekarang ini aku setiap hari broadcast mencari rumah sakit buat pasien, tidak pernah ada yang kosong. UGD (Unit Gawat Darurat) pun bisa menunggu satu sampai dua hari," ucap Tri kepada merdeka.com.

Sudah hampir dua tahun dia menjadi relawan. Dia tahu persis perkembangan kasus dari waktu ke waktu. Termasuk kondisi sektor kesehatan yang kini ambruk. Diterjang badai Pandemi yang mengamuk.

Epidemiolog Dicky Budiman tidak secara langsung menyebutkan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia yang kolaps. Dia hanya memberikan gambaran. Fasilitas Kesehatan disebut kolaps jika sudah tidak mampu melayani sebagaimana fungsinya. Semisal, sudah tidak ada tempat di ICU hingga kosongnya pasokan alat kesehatan. Dari obat, ventilator hingga oksigen.

Kementerian Kesehatan tidak sependapat dengan kesimpulan itu. Meskipun tidak menampik sejumlah rumah sakit kelebihan kapasitas menampung pasien. Terlihat dari tenda darurat berdiri di beberapa rumah sakit. Dipicu lonjakan jumlah kasus dalam waktu singkat. Walau kondisi sulit, tenaga kesehatan tetap mengupayakan yang terbaik. Pasien sebisa mungkin tertangani dengan baik. Sampai hari ini, pemerintah tidak pernah mendapat laporan adanya rumah sakit menolak pasien.

"Saya tidak setuju ada yang mengatakan fasyankes kita kolaps," tegas Juru Bicara Kementerian Kesehatan dokter Siti Nadia.

Tri Maharani melanjutkan argumentasinya. Indikasi kolapsnya fasilitas kesehatan dilihat dari sistem yang sudah tidak berjalan normal. Hari-hari ini, masyarakat sulit memperoleh ruang perawatan RS, obat, hingga akses kesehatan lain. Hingga akhirnya relawan membantu mencari kebutuhan pasien.

"Kalau relawan tidak turun sebetulnya tidak kolaps. Karena sudah bisa dihandle stakeholder. Itu logikanya. Diakui atau tidak diakui. Kalau mau ada yang akui ya syukur, tidak akui ya sudah," ucapnya.

Kementerian Kesehatan punya versi sendiri. Fasilitas kesehatan disebut kolaps jika tenaga kesehatan sudah tidak sanggup lagi menangani pasien. Dia menganalogikan ada 40 pasien membutuhkan penanganan secara bersamaan. Di sisi lain, tenaga kesehatan hanya ada 10 orang. Maka, yang terjadi pada kondisi itu adalah pelayanan kurang optimal. Bukan ambruknya fasilitas pelayanan kesehatan.

"Kalau kolaps itu artinya nakes tidak bisa memberikan layanan kemudian kita berhenti memberikan layanan. Itu artinya kolaps ya," sambungnya.

Tidak kolaps, tapi kondisinya mengkhawatirkan. Dilihat dari keterisian tempat tidur di rumah sakit. Saat ini cukup tinggi. BOR secara nasional rata-rata di atas 80 persen. Jika di bawah 60 persen, kategori hijau. Di antara 60 hingga 80 persen, kategori kuning. Di atas 80 persen kondisi sudah merah. "Jadi banyak yang sudah sampai angka tersebut."

Tanpa tenaga kesehatan yang cukup, rumah sakit dipastikan menghadapi situasi sulit. Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) pernah menyurati Presiden Jokowi. Isinya meminta pemerintah menyelamatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Saat Indonesia menghadapi amukan Covid-19. Dikhawatirkan, rumah sakit berada di titik nadir. Tidak mampu lagi menangani pasien kritis. Lantaran satu per satu tenaga kesehatan tumbang.

"Sarana makin penuh atau dukungan logistik makin berkurang, akibat lonjakan pasien terus menerus," kata Sekjen Persi Lia Gardenia Partakusuma.

Belum Perlu Impor Tenaga Kesehatan

Krisis tenaga kesehatan pernah dihadapi Italia. Ketika negara di benua biru Eropa itu berada di fase krisis kesehatan tak terkendali. Kala itu, tenaga kesehatan dari China didatangkan. Diperbantukan untuk menyelamatkan banyak orang terpapar Covid-19.

Indonesia dinilai belum perlu mengambil langkah serupa. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dokter Adib Khumaidi meyakini itu. Mengacu data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Juni 2021. Akan ada sekitar 3.320 dokter baru yang lulus dan bisa langsung dikaryakan. Setiap tahun, ada 10.000 mahasiswa kedokteran yang lulus.

Namun mereka tidak serta merta langsung dilibatkan. Mereka harus menjalani serangkaian proses sebelum diberi tugas menangani pasien. Wajib lulus uji kompetensi dalam program internship. Ini sudah diterapkan di Wisma Atlet.

"Jadi kalau dibilang SDM, kita bicara dokter, itu sudah ada," katanya.

Tenaga kesehatan yang fresh ini akan ditempatkan di pelosok nusantara. Pemerintah dan IDI tengah menyusun peta kebutuhan di daerah. Di dalamnya diatur banyak hal. Mulai dari tugas, tanggung jawab, jam kerja, hingga insentif. Semua harus dipikirkan matang.

Ini untuk menjaga psikologis dokter maupun perawat. Sehingga bisa fokus menangani pasien. Tanpa dibebani lagi kekhawatiran hidup pribadinya. "Tidak perlu menambah SDM dari luar. Masih mencukupi, tinggal pengaturan tadi," katanya.

Pemerintah juga menjamin tercukupinya tenaga Kesehatan. Sehingga saat ini belum terpikirkan untuk meminta bantuan tenaga kesehatan dari negara lain. Bantuan yang dibutuhkan hari ini masih seputar alat kesehatan. Baik oksigen, ventilator dan lainnya.

"Sarana dan prasarana iya, kalau nakes kita cukup punya banyak yang dapat diberdayakan," singkat Nadia.

Kekuatan tenaga kesehatan diperlukan. Seandainya kondisi Pandemi memburuk. Kalangan epidemiolog memprediksi kasus Covid-19 pada bulan Agustus akan menyentuh 200.000 dalam sehari. Berkaca dari perkembangan belakangan ini. Jumlah kasus baru di Indonesia melonjak tinggi.

Kekhawatiran karena tingginya penularan seolah hilang dari kamus pemerintah. Tingginya kasus positif tidak perlu dipermasalahkan. Alasannya, semakin cepat terdeteksi kasus baru, bisa ditangani lebih dini. Sekaligus mengurangi beban rumah sakit.

"Artinya kalau semua penyakit lebih dini ditemukan, maka si pasien tidak akan jatuh di kondisi berat. Bisa dicegah. Inilah yang pemerintah tengah kejar," jelasnya.

Tak kibarkan bendera putih

Meski Pandemi belum membaik, Presiden Jokowi selalu menebar pesan optimistis kepada publik. Tahun 2021 disebut sebagai titik balik. Pandemi dikendalikan. Masyarakat dipulihkan. Ekonomi dibangkitkan. Sampai hari ini, api kepercayaan diri itu terus dijaga hangatnya. Seolah tak ingin menunjukkan pada rakyat, kekhawatiran yang disimpannya. Pemerintah tak bisa menyelesaikan pandemi sendirian.

"Presiden selalu optimis. Dengan bergotongroyong kita bisa mengatasi pandemi covid-19 dan percaya kepada para pembantu beliau," ujar Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman kepada merdeka.com, awal pekan lalu.

Belum ada titik terang bagi Indonesia untuk keluar dari labirin Pandemi Covid-19. Herd immunity alias kekebalan komunal belum tercapai. Sengkarut permasalahan muncul di sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. Meski ada segudang persoalan, Pemerintah tak mengibarkan bendera putih. Tetap setia di jalan terjal penanganan pandemi. Kementerian Kesehatan menjamin itu.

"Tidak ada yang menyerah!" tegas Nadia.

Epidemiolog Dicky Budiman mendukung komitmen pemerintah untuk tidak menyerah. Perlu keterbukaan dan tak malu untuk mengakui jika ada kebijakan yang kurang tepat. Sudah waktunya menyiapkan strategi baru. Berbasis ilmu pengetahuan dan kesehatan. Strategi yang dimaksud adalah menggencarkan tracing, testing, treatment. Lalu mengejar target vaksinasi 1 juta orang per hari.

"Harus transparan dan pengakuan itu bukan tanda kelemahan. Tapi mengakui kelemahan kita, kekurangan serta keadaan yang sebenarnya. Itu bukti kita menguasai masalah. Mengetahui apa yang kita hadapi dan artinya akan memiliki strategi lebih efektif," ucapnya.

Pemerintah tak bisa berjalan sendiri. Pandemi tidak akan pernah selesai tanpa melibatkan banyak pihak. Memiliki semangat yang sama. Jika dilakukan, epidemilog yakin masa kritis akan dilalui paling cepat akhir Agustus 2021. Paling lambat akhir September atau Oktober 2021.

Tak ada kata pesimis yang keluar dari Presiden Jokowi. Indonesia bisa menghadapi pandemi Covid-19. "Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa," kata Jokowi melalui video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, semalam.

Tim Penulis: Intan Umbari, Ronald, Henny Rachma Sari

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut Indonesia sudah dalam situasi darurat militer menghadapi pandemik Covid-19.

"Sebetulnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di-'declare', kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu kan ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Nah sekarang ini sebetulnya sudah darurat militer," katanya saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7).

Ia menyebut Indonesia dalam situasi darurat militer karena saat ini harus menghadapi musuh yakni Covid-19 yang tidak kasat mata.

"Musuh tidak terlihat ini dalam pertempurannya tidak memakai kaidah-kaidah hukum perang karena semua orang dianggap kombatan oleh Covid-19 ini," jelasnya.

Menurutnya, dulu ibu hamil serta anak-anak di Tanah Air belum banyak terpapar Covid-19, namun saat ini tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban.

"Yang meninggal mulai banyak. Berarti ini perang asimetris menghadapi Covid-19," ujar Muhadjir seperti dilansir dari Antara.

Dengan alasan itu, menurut Muhadjir, Presiden Joko Widodo telah menerjunkan TNI dan Polri untuk ikut menangani Covid-19 karena sudah tidak bisa dihadapi dengan penanganan biasa.

"Ini darurat-nya sudah darurat militer, hanya musuhnya memang bukan militer konvensional tapi 'pasukan' tidak terlihat," terangnya.

Muhadjir menuturkan apa pun istilah yang digunakan dalam menangani Covid-19, baik PPKM darurat atau bahkan PPKM super darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes maka penanganan Covid-19 tidak akan berhasil.

"Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan Covid-19 ya tidak berhasil," tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut keputusan untuk menerapkan PPKM Darurat tidak mudah bagi pemerintah. Dia mengungkapkan, setiap strategi maupun kebijakan yang telah berjalan perlu dievaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Pengalaman mengajarkan saya bahwa setiap strategi maupun kebijakan yang telah berjalan, perlu dievaluasi untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil. Pun demikian halnya dengan kebijakan PPKM Darurat di Jawa Bali yang telah diberlakukan selama 15 hari lamanya, guna mengendalikan penularan Covid-19 varian delta yang 7x menular dibandingkan varian-varian sebelumnya," kata Luhut dikutip dalam akun Instagramnya, Senin (19/7).

"Perlu semua ketahui bahwa bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM Darurat, karena saya melihat di satu sisi kita harus menghentikan laju penularan varian delta, agar para dokter dan tenaga kesehatan serta fasilitas lainnya bisa fokus menyembuhkan pasien Covid-19," sambungnya.

Tetapi di sisi lain, Luhut memperhatikan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil akibat pembatasan aktivitas dan penurunan mobilitas masyarakat. Maka, guna meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM, Presiden Jokowi telah memerintahkan seluruh jajaran menterinya untuk memberikan tambahan berbagai bantuan sosial yang bisa diberikan kepada mereka yang ekonominya terdampak pandemi.

Luhut menuturkan, sebanyak Rp39,1 Triliun dana akan dikucurkan ke masyarakat untuk bantuan sosial. Yaitu pemberian beras Bulog, bansos tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM, tambahan anggaran kartu prakerja dan subsidi listrik rumah tangga. Kemudian perpanjangan subsidi kuota internet bagi pelajar dan tenaga pengajar, dan perpanjangan subsidi abonemen listrik hingga Desember 2021.

"Selain itu akan ada pula penambahan anggaran penanganan kesehatan sebesar Rp 33,2 triliun yang difokuskan untuk penyembuhan pasien Covid-19 dan penambahan insentif tenaga kesehatan," ucap Koordinator PPKM ini.

Untuk itu, ia beserta seluruh Kementerian atau Lembaga terkait sedang melakukan evaluasi terhadap langkah lebih lanjut terkait penerapan PPKM Darurat. Evaluasi ini akan segera ia laporkan kepada Presiden dan 2-3 hari kedepan akan ada pengumuman secara resmi.

"Saya dan tentunya seluruh K/L terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian delta ini bisa diturunkan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bisa segera diterima," tandas Luhut.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya untuk berhati-hati saat menyampaikan narasi terkait kebijakan penanganan Covid-19 saat di ruang publik. Jokowi mengingatkan agar jangan sampai rakyat merasa frustrasi karena komunikasi dan kebijakan pemerintah.

"Jangan sampai masyarakat frustrasi gara-gara kesalahan kita dalam komunikasi, dalam menjalankan sebuah policy (kebijakan)," ujar Jokowi dalam rapat terbatas seperti yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).

Menurut dia, narasi yang disampaikan pemerintah harus menimbulkan optimisme dan ketenangan. Pasalnya, kata Jokowi, saat ini banyak masyarakat yang khawatir mengenai kasus Covid-19 yang terus meningkat.

"Kemudian yang berkaitan urusan makan, perut, hati-hati. Jangan sampai di antara kita enggak sensitif terhadap hal-hal seperti ini," jelasnya.

Sebelumnya, penambahan kasus positif, sembuh, dan meninggal dunia akibat virus Corona di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan laporan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, ada penambahan 54.000 orang pada Jumat (16/7) dinyatakan positif Corona.

Total akumulatifnya menjadi 2.780.803 orang terkonfirmasi positif terinfeksi virus Corona.

Diiringi pula dengan adanya penambahan kasus sembuh 28.079 orang pada hari ini. Maka dengan begitu, total akumulatif sampai kini di Indonesia ada 2.204.491 pasien berhasil sembuh dan dinyatakan negatif Covid-19.

Sementara itu, kasus meninggal dunia pada hari ini bertambah 1.205 orang. Hingga kini di Indonesia total akumulatif ada 71.397 orang meninggal dunia akibat virus Corona yang menyebabkan Covid-19.

Reporter: Lizsa Egeham

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memfokuskan percepatan vaksinasi pada tiga di provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah suntikan yang masih rendah. Jokowi pun meminta percepatan vaksinasi dilakukan di tiga wilayah yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten sehingga kekebalan komunal terbentuk.

"Menurut saya tiga, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten, karena ini baru 12 persen. Jawa Barat baru 12 persen, Jawa Tengah 14 persen, Banten 14 persen, sehingga Jawa segera masuk ke herd immunity. Jadi, kita harapkan di bulan Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September," ucap Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka diunggah dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).

Jokowi membeberkan hingga saat ini, penyuntikan vaksin Covid-19 di Bali dan DKI Jakarta telah mencapai lebih dari 70 persen dosis vaksin. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga telah menargetkan pada Agustus kekebalan komunal mulai terbentuk di DKI Jakarta dan Bali.

"Bali sudah 81 persen dosis vaksin yang sudah disuntikkan. DKI Jakarta sudah 72 persen. Ini saya kira bulan Agustus sudah selesai, masuk ke herd immunity," ujar dia.

Jokowi juga menginstruksikan Menteri Kesehatan untuk mempercepat vaksinasi dengan menghabiskan stok vaksin yang tersedia. Jokowi meminta Budi agar mengecek kembali stok vaksin baik di Bio Farma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maupun di daerah.

"Oleh sebab itu, saya minta kepada Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah bahwa tidak ada stok untuk vaksin. Artinya, dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan, karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya," tambahnya.

Jokowi menegaskan salah satu kunci dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah dengan percepatan vaksinasi. Stok vaksin hanya tersedia di Bio Farma, sehingga stok di tempat lain segera dihabiskan agar penyuntikan vaksin lebih cepat.

"Sekali lagi, tidak usah ada stok. Stoknya itu yang ada hanya di Bio Farma. Yang lain-lain cepat habiskan, cepat habiskan, sehingga ada kecepatan. Karena kunci, salah satu kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi, ini sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO," tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memfokuskan percepatan vaksinasi pada tiga di provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah suntikan yang masih rendah. Jokowi pun meminta percepatan vaksinasi dilakukan di tiga wilayah yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten sehingga kekebalan komunal terbentuk.

"Menurut saya tiga, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten, karena ini baru 12 persen. Jawa Barat baru 12 persen, Jawa Tengah 14 persen, Banten 14 persen, sehingga Jawa segera masuk ke herd immunity. Jadi, kita harapkan di bulan Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September," ucap Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka diunggah dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).

Jokowi membeberkan hingga saat ini, penyuntikan vaksin Covid-19 di Bali dan DKI Jakarta telah mencapai lebih dari 70 persen dosis vaksin. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga telah menargetkan pada Agustus kekebalan komunal mulai terbentuk di DKI Jakarta dan Bali.

"Bali sudah 81 persen dosis vaksin yang sudah disuntikkan. DKI Jakarta sudah 72 persen. Ini saya kira bulan Agustus sudah selesai, masuk ke herd immunity," ujar dia.

Jokowi juga menginstruksikan Menteri Kesehatan untuk mempercepat vaksinasi dengan menghabiskan stok vaksin yang tersedia. Jokowi meminta Budi agar mengecek kembali stok vaksin baik di Bio Farma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maupun di daerah.

"Oleh sebab itu, saya minta kepada Menteri Kesehatan untuk disampaikan sampai organisasi terbawah bahwa tidak ada stok untuk vaksin. Artinya, dikirim langsung habiskan, kirim habiskan, kirim habiskan, karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya," tambahnya.

Jokowi menegaskan salah satu kunci dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah dengan percepatan vaksinasi. Stok vaksin hanya tersedia di Bio Farma, sehingga stok di tempat lain segera dihabiskan agar penyuntikan vaksin lebih cepat.

"Sekali lagi, tidak usah ada stok. Stoknya itu yang ada hanya di Bio Farma. Yang lain-lain cepat habiskan, cepat habiskan, sehingga ada kecepatan. Karena kunci, salah satu kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi, ini sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO," tandasnya.

Presiden Joko Widodo blusukan ke rumah warga di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (15/7) malam. Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 20.52 WIB, memberikan langsung bantuan sembako bagi sejumlah warga.

"Malam hari ini saya berada di Kampung Sunter Agung dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang ini nanti akan diberikan menyeluruh, yang sudah kita siapkan 200 ribu ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog," kata Jokowi dikutip dalam keterangan pers, Jumat (17/7).

Selain paket sembako, saat blusukan Jokowi juga membagikan paket obat dan vitamin untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri (isoman). Sebelumnya, pada Kamis Jokowi telah meluncurkan pembagian obat isoman gratis untuk rakyat tersebut di halaman Istana Merdeka.

"Pada awal ini kita akan membagikan 300 ribu paket obat itu. Kemudian nanti minggu depan akan diteruskan untuk paket kedua 300 ribu yang berikutnya," ungkapnya.

Jokowi berharap berbagai bantuan sosial untuk masyarakat baik bantuan sembako hingga bantuan paket obat-obatan bisa membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sehingga kata dia masyarakat bisa tenang menghadapi pandemi.

"Kita harapkan dengan pembagian sembako dan juga paket obat-obatan serta vitamin dan suplemen itu masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi pandemi Covid ini," katanya.

Salah satu warga Karsini mengaku terkejut melihat Presiden Jokowi yang datang membagikan sembako dan obat-obatan.

"Enggak tahu, kirain bukan Pak Jokowi, saya kaget. Saya senang sekali Pak Jokowi datang ke sini Alhamdulillah Presiden datang ke sini lihat warga melihat masyarakat lingkungan sini, terima kasih banyak," kata Karsini dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).

Dia juga berharap pandemi segera berakhir. Sehingga seluruh masyarakat bisa selalu sehat dan kembali kumpul bersama keluarga.

"Pengin aman kaya dulu lagi, enggak pengin ada wabah kayak gini, penyakit-penyakitnya udah pada ilang. penginnya gitu," ucap Karsini.

Warga lainnya, Susanti mengaku tidak menyangka jika yang hadir mengunjungi rumahnya adalah kepala negara. Dia berharap dengan kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bisa mendapatkan banyak rezeki.

"Saya kirain siapa. Ternyata benar-benar Pak Presiden. Tidak nyangka. mungkin rezeki saya kali ya. Mungkin mau dapet rezeki apa gitu. terima kasih banyak ya Pak atas perjuangan bapak selama ini. saya tahu mungkin enggak gampang untuk bapak memimpin negara di saat tengah masalah seperti ini," ungkapnya.

Harapan Susanti pun sama seperti Karsini. Dia ingin pandemi cepat berlalu dan kembali normal.

"Semua juga enggak ada yang mau kondisinya kaya gini. semua jadi serba susah serba sulit. Saya berharap supaya cepat-cepatlah ini Corona pergi jauh-jauh," tukasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dalam akun Instagram pribadinya mengunggah seruan bermasker kepada seluruh masyrakat Indonesia. Menurut Jokowi, masker saat ini adalah sebuah kewajiban.

"Saat ini semua wajib pakai masker," tegas dia, seperti dikutip Liputan6.com, Senin (19/7/2021).

Jokowi menambahkan, kewajiban bermasker adalah salah satu cara menghadapi pandemi Covid-19 yang masih belum terkendali.

"Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa," optimis Jokowi.

Selain masker, Jokowi juga mengajak seluruh masyarakat agak mau divaksin. Mantan wali kota Solo dan gubernur DKI ini lantas menjawab vaksin apa yang terbaik untuk masyarakat menangkal Covid-19. Jawabannya, vaksin apa saja yang sudah disediakan pemerintah.

"Vaksin apa yang terbaik untuk menghadapi Covid-19? Jawabannya sederhana: vaksin terbaik adalah vaksin yang sudah tersedia dan paling cepat Anda dapatkan," jelas Jokowi.

Jokowi pun mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk segera dapatkan vaksinasi seraya tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Hanya dengan itulah, kita bersama-sama dapat mengakhiri pandemi ini," Jokowi menandasi.

Kasus harian Covid-19 terus naik dari hari ke hari. Data Senin (6/7), lonjakan kasus positif Covid-19 mencapai 29.000.

Pemerintah mengklaim sudah membuat skenario jika lonjakan kasus harian mencapai 40.000.

"Sekarang kami sudah buat skenario kalau kasusnya 40.000. Jadi kita sudah hitung worse case scenario. Lebih dari 40ribu bagaimana suplay oksigen, bagaimana suplay obat, rumah sakit semua sudah kami hitung," kata Menko Marves, Luhut Binsar Pandajaitan, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui siaran virtual, Selasa (6/7). Luhut juga ditunjuk sebagaiKoordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.

Luhut juga mengatakan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin sudah menyiapkan ICU, rumah sakit darurat Asrama Haji. Kemudian TNI-Polri pun sudah membuka rumah sakit mereka di Jakarta hingga Surabaya.

"Jadi semua kekuatan kita kerahkan. Jadi jangan menganggap underestimate kalau Indonesia tidak bisa menghadapi masalah. Sampai hari ini yes tapi kalau kasus ini lebih 40rb-50rb kita akan membuat skenario," bebernya.

Walaupun demikian, Luhut berharap hal tersebut tidak terjadi. Sebab dia yakin, TNI-Polri bisa melakukan penyekatan yang menjadi salah satu poin dalam kebijakan PPKM.

Sebelumnya diketahui Kementerian Kesehatan melaporkan sebanyak 2.313.829 orang di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19. Total kumulatif kasus positif Covid-19 ini terhitung sejak 2 Maret 2020.

Data ini menunjukkan, ada penambahan 29.745 kasus positif Covid-19 dari Minggu (4/7) yang tercatat masih 2.284.084 orang. Penambahan 29.745 kasus positif Covid-19 harian ini kembali mencatat rekor tertinggi selama pandemi setelah sebelumnya meningkat sebanyak 27.913 pada 3 Juli 2021.

Selain kasus positif, kematian akibat Covid-19 juga bertambah, yakni sebanyak 558 orang. Data kemarin hanya 60.582, kini naik menjadi 61.140 kasus kematian.

Pasien sembuh dari Covid-19 juga meningkat. Data kemarin masih 1.928.274, kini mencapai 1.942.690 orang. Bertambah 14.416 pasien sembuh dari Covid-19.

Kementerian Kesehatan kemudian mencatat, kasus aktif Covid-19 di Indonesia menyentuh angka 309.999 orang. Bertambah 14.771 dari data kemarin hanya 295.228 orang.

Kasus suspek Covid-19 juga meningkat yakni 55.312 dari data kemarin hanya 135.120 orang. Total kasus suspek Covid-19 saat ini sebanyak 79.808 orang.

Data yang dilaporkan Kementerian Kesehatan ini dihimpun dalam 24 jam terakhir hingga hari ini, Senin (5/7), pukul 12.00 WIB.