Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan akan menambah anggaran program Kartu Prakerja sebesar Rp10 triliun dari sebelumnya Rp20 triliun, untuk mengurangi beban masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi sehingga program Prakerja bisa menambah jumlah peserta 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, ditulis Minggu (18/7).

Dia menjelaskan semula pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program kartu prakerja dengan jangkauan 5,6 juta orang peserta. Setelah ditambah anggaran Rp10 triliun, maka program Kartu Prakerja bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga target program yang bersifat pemberdayaan masyarakat ini bisa mencapai 8,4 juta orang.

Penambahan anggaran ini, kata Sri Mulyani, juga dilakukan karena hasil survei menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi.

Untuk program kartu prakerja tambahan ini setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600.000 per bulan untuk empat bulan. Sehingga, kata Sri Mulyani, total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta serta tambahan dana sebesar Rp50.000 untuk pengisian survei.

Gelontoran stimulus Kartu Prakerja ini menjadi bagian dari anggaran bantuan sosial tambahan sebesar Rp39,9 triliun yang diberikan pemerintah selama masa PPKM Darurat Jawa-Bali guna menekan lonjakan pasien COVID-19 karena persebaran virus Corona Varian Delta.

Pemerintah akan mengevaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali yang berlangsung sejak 3 hingga 20 Juli 2021. Rencananya, dalam 2-3 hari ke depan, pemerintah akan mengumumkan untuk memperpanjang atau tidak PPKM Darurat, dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti penambahan kasus harian COVID-19 dan tingkat keterisian tempat tidur di Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR).

Pemerintah Jokowi akan melanjutkan program Kartu Prakerja di semester II-2021 dan menambah anggaran sebesar Rp10 triliun. Dengan tambahan tersebut, maka total anggaran untuk program Prakerja secara keseluruhan mencapai Rp30 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebelumnya pemerintah telah menghabiskan Rp20 triliun untuk program Kartu Kerja yang diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi sehingga program Prakerja bisa menambah jumlah peserta 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, semula pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program kartu prakerja dengan jangkauan 5,6 juta orang peserta. Setelah ditambah anggaran Rp10 triliun, maka program Kartu Prakerja bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga target program yang bersifat pemberdayaan masyarakat ini bisa mencapai 8,4 juta orang.

Penambahan anggaran ini dilakukan karena hasil survei menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi.

Untuk program kartu prakerja tambahan ini setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600.000 per bulan untuk empat bulan dengan total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta serta tambahan dana sebesar Rp50.000 untuk pengisian survei.

Secara keseluruhan, total manfaat yang bisa diterima peserta adalah sebesar Rp3.550.000 yang terbagi dalam pelatihan dan cash. Total dana ini akan dibagi beberapa ke beberapa pos, yaitu:

1. Bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta.
2. Dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan.
3. Dana insentif pengisian tiga survei evaluasi sebesar Rp150.000 yang dibayarkan sebesar Rp50.000 setiap survei.

Rincian Penerima Program Prakerja

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengajak, Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan akademisi secara umum untuk ambil peran dalam program Kartu Prakerja. Sebab, lewat program ini, pemerintah dan dunia pendidikan memiliki kesamaan misi.

"Saya mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk ambil peran dalam program ini, karena sesungguhnya misi kita sama mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Menko Airlangga melalui siaran pers, Sabtu (19/6).

Menko Airlangga memaparkan pada tanggal 11 April 2020, Program Kartu Prakerja mulai membuka pendaftaran, dengan kuota sebanyak 200.000 orang. Bentuknya semi-bansos, karena yang terdampak Pandemi Covid-19, bukan hanya mereka yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial.

"Sampai dengan minggu ini, 8,3 juta orang telah menjadi penerima Kartu Prakerja. Semua Kabupaten/Kota ada pesertanya. Sekali lagi, semua di 514 kabupaten/kota," ucapnya.

Di antara para penerima ini, ucap Menko Airlangga, ada difabel, purna Pekerja Migran Indonesia, lulusan SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga wirausaha.

"Pendek kata: semua. Inklusif. Karena memang sejatinya Prakerja terbuka bagi semua orang. Karena kita semua, harus beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berubah," ucapnya.

Selaku Ketua Komite Cipta Kerja, ucap Menko Airlangga, keterlibatan akademisi ini sangat penting, untuk mendapatkan masukan dalam menyusun kebijakan dan mengendalikan Program Kartu Prakerja yaitu mengenai Good Governance Prakerja.

"Berbicara tentang kebijakan, saya meyakini bahwa kebijakan dan program itu harus beradaptasi dengan konteks sosial masyarakat," tuturnya.

Sebab, bila tercabut dari konteksnya, Menko Airlangga meyakini kebijakan dan program Kartu Prakerja menjadi kurang bermakna. Karena "sang" subjek, yaitu masyarakat, tidak dilibatkan.

Menko Airlangga berpesan kepada para mahasiswa, bahwa jalan digital end-to-end ditempuh agar bisa membantu masyarakat dalam skala lebih luas, lebih cepat, lebih akurat, dengan transparansi yang maksimal.

Baca juga:
Peserta Prakerja Dapat Rp3,5 Juta Bentuk Pelatihan dan Cash, Ini Syarat Pencairannya
Pemerintah Tambah Dana Kartu Prakerja Jadi Rp30 Triliun
Kembali Dibuka Juli, Program Kartu Prakerja Sediakan Kuota 2,8 Juta Pendaftar
Deretan Bantuan Sosial untuk Masyarakat Selama PPKM Darurat
Pemerintah akan Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Semester II-2021
Anggaran Sisa Kartu Prakerja 2020 Telah Dikembalikan ke Negara

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengajak, Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan akademisi secara umum untuk ambil peran dalam program Kartu Prakerja. Sebab, lewat program ini, pemerintah dan dunia pendidikan memiliki kesamaan misi.

"Saya mengajak Civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta untuk ambil peran dalam program ini, karena sesungguhnya misi kita sama mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Menko Airlangga melalui siaran pers, Sabtu (19/6).

Menko Airlangga memaparkan pada tanggal 11 April 2020, Program Kartu Prakerja mulai membuka pendaftaran, dengan kuota sebanyak 200.000 orang. Bentuknya semi-bansos, karena yang terdampak Pandemi COVID-19, bukan hanya mereka yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial.

"Sampai dengan minggu ini, 8,3 juta orang telah menjadi penerima Kartu Prakerja. Semua Kabupaten/Kota ada pesertanya. Sekali lagi, semua di 514 kabupaten/kota," ucapnya.

Diantara para penerima ini, ucap Menko Airlangga, ada difabel, purna Pekerja Migran Indonesia, lulusan SD, pencari kerja, korban PHK, karyawan, hingga wirausaha.

"Pendek kata: semua. Inklusif. Karena memang sejatinya Prakerja terbuka bagi semua orang. Karena kita semua, harus beradaptasi dengan dunia kerja yang terus berubah," ucapnya.

Selaku Ketua Komite Cipta Kerja, ucap Menko Airlangga, keterlibatan akademisi ini sangat penting, untuk mendapatkan masukan dalam menyusun kebijakan dan mengendalikan Program Kartu Prakerja yaitu mengenai Good Governance Prakerja.

"Berbicara tentang kebijakan, saya meyakini bahwa kebijakan dan program itu harus beradaptasi dengan konteks sosial masyarakat," tuturnya.

Sebab, bila tercabut dari konteksnya, Menko Airlangga meyakini kebijakan dan program Kartu Prakerja menjadi kurang bermakna. Karena "sang" subjek, yaitu masyarakat, tidak dilibatkan.

Menko Airlangga berpesan kepada para mahasiswa, bahwa jalan digital end-to-end ditempuh agar bisa membantu masyarakat dalam skala lebih luas, lebih cepat, lebih akurat, dengan transparansi yang maksimal.

Selanjutnya

Menurut Menko Airlangga, beragam pelatihan dapat disediakan dalam waktu singkat berkat kolaborasi dengan swasta. Saat ini dalam ekosistem Prakerja terdapat 179 lembaga pelatihan yang menawarkan lebih dari 1.591 jenis pelatihan.

"Ribuan pelatihan ini dijual di 7 platform digital. Kenapa platform digital? Agar antar pelatihan mudah diperbandingkan: silabus, pengajar, harga, rating, semua ada. Perusahaan platform digital ini mengeluarkan biaya-biaya: akuisisi pelatihan, customer service, IT, dan pajak," katanya.

Dia berpesan kepada para mahasiswa, untuk bersama menjaga Program Prakerja. Karena meski tampak hebat, Prakerja masih bayi. Baru berumur 15 bulan.

"Layaknya sebuah inovasi, Prakerja bisa gagal. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja perlu space untuk tumbuh. Layaknya sebuah inovasi, Prakerja harus terus diperbaiki," ucap Menko Airlangga.

Untuk melihat apakah tujuan Prakerja tercapai, evaluasi telah dilakukan. Terakhir, ucap Menko Airlangga, survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2021 menunjukkan 90,97 persen penerima Kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat setelah mengambil pelatihan.

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan survey TNP2K, Cyrus Network, maupun survey dari PMO sendiri. Manajemen Pelaksana saat ini juga sedang menjalin kerjasama dengan 4 lembaga penelitian untuk mengukur dampak dari Program Kartu Prakerja.

Baca juga:
Menko Airlangga Minta Program Kartu Prakerja Lebih Mudah Diikuti Disabilitas
Airlangga akan Perbaiki Layanan Kartu Prakerja agar Ramah Disabilitas
Ini Beda Program Kartu Prakerja dengan Bantuan Pemerintah Lainnya
44.000 Orang Lolos Program Kartu Prakerja Gelombang 17
Segera Daftar, Gelombang 17 Kartu Prakerja Ditutup Malam Ini
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 17 Dibuka Siang ini, Kuota untuk 40.000 Orang
Kartu Prakerja akan Kembali Dibuka di Semester II-2021

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah siap membuka program Kartu Prakerja batch II mulai Juli 2021. Bendahara Negara mengatakan, pemerintah menyediakan kuota untuk 2,8 juta peserta pada sesi perekrutan kali ini.

"Kartu Prakerja untuk penyerapan batch kedua bisa dilaksanakan pada Juli. Prakerja untuk 2,8 juta peserta juga bisa dieksekusi Juli-Agustus," ujar Menteri Sri Mulyani, Senin (5/7).

Sebelumnya, Menteri Sri Mulyani juga sempat mengungkapkan, pemerintah siap kembali membuka program Kartu Prakerja sesuai realisasi selama satu semester hingga 30 Juni 2021. Perekrutan ini dibuka seiring dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021.

"Semester II dan juga berkaitan dengan PPKM darurat, kita berharap akan bisa tersalurkan Rp 10 triliun lagi untuk 2,8 juta peserta," kata Menteri Sri Mulyani.

Selanjutnya

Menindaki arahan pemerintah tersebut, Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu menyampaikan, pihaknya tengah bersiaga untuk membuka jadwal perekrutan Kartu Prakerja.

"Saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan Komite Cipta Kerja untuk menentukan jadwal dan mekanismenya. Segera kami sampaikan bila sudah ada keputusan," tutur Louisa kepada rekan wartawan.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Pemerintah akan Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Semester II-2021
Anggaran Sisa Kartu Prakerja 2020 Telah Dikembalikan ke Negara
Program Kartu Prakerja Dinilai Kurangi Dampak Kesehatan Mental Akibat Pandemi
Moeldoko Sebut Kartu Prakerja Buka Peluang Kerja Bagi Calon dan Mantan PMI
CEK FAKTA: Hoaks Sudah Ada Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 18
Airlangga Minta Penerima Kartu Prakerja Manfaatkan Pelatihan
Program Kartu Prakerja Dipastikan Sudah Jalani Audit dari BPK Hingga KPK

Pemerintah telah membuka 2 gelombang pendaftaran Kartu Prakerja sejak awal 2021. Masing-masing gelombang yakni 12 dan 13 akan menerima 600.000 calon peserta.

Tahun ini, target peserta Program Kartu Prakerja 2021 adalah 2,7 juta. Program Kartu Prakerja 2021 ini masih sama yakni metode semi bantuan sosial.

Di mana pemerintah memberikan besaran pelatihan sebesar Rp1 juta. Kemudian insentif pasca pelatihan Rp600.000 setiap bulannya selama 4 bulan dengan total insentif pasca pelatihan sebesar Rp2,4 juta.

Pemerintah juga memberikan insentif pasca survei Rp50.000 setiap 1 kali survei, dan survei dilakukan 3 kali dan total insentif survei sebesar Rp150.000.

Berikut rangkuman sejumlah hal yang harus diperhatikan agar proses pendaftaran kartu prakerja lancar dan calon peserta sukses diterima.

1. Tak Perlu Tergesa-gesa dan Lakukan Pendaftaran Malam Hari

Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, menyarankan agar masyarakat tidak tergesa-gesa untuk mendaftarkan jadi peserta Kartu Prakerja. Pembukaan proses pendaftaran akan dilakukan selama beberapa hari.

"Pembukaan gelombang ini akan dilakukan beberapa hari, jadi masyarakat tidak perlu melakukannya secara tergesa-gesa hari ini semua. Proses seleksi Kartu Prakerja dilakukan oleh sistem setelah penutupan gelombang. Jadi tidak berdasarkan siapa cepat dia dapat," jelas dia.

Louisa Tuhatu melihat antusiasme masyarakat selalu tinggi untuk mengikuti pendaftaran Kartu Prakerja. Hal ini mungkin menyebabkan ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengunggah KTP.

"Perlu kami jelaskan bahwa seleksi Kartu Prakerja tidak berdasarkan siapa yang lebih dahulu mendaftar," kata dia.

Dia menjelaskan, proses randomisasi baru dilakukan setelah penutupan gelombang. Sehingga, jika ada kesulitan mengunggah KTP, maka pihaknya menyarankan untuk mencoba lagi pada waktu malam.

2. Perhatikan Syarat-Syarat Sebelum Mendaftar

Persyaratan untuk menerima kartu prakerja masih sama, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), usia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Program ini ditujukan kepada pencari kerja, penganggur, pekerja dan wirausaha.

Pemerintah juga mengajak para pekerja yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaan, dan para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang terdampak pandemi covid-19.

Selain itu, penerima Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada pejabat negara TNI, Polri, ASN, anggota DPRD, DPR, BUMN, BUMD, Kepala Desa perangkat desa. Sementara untuk mendorong penerimaan bantuan dari pemerintah dan untuk menghindari duplikasi penerima bansos maka Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada mereka yang penerima bansos Kementerian Sosial atau BPKS dan juga yang menerima subsidi upah, kemudian banpres produktif mikro maupun penerima Kartu Prakerja di tahun 2020.

"Selain itu juga penerima Kartu Prakerja di batasi hanya 2 orang 1 kartu keluarga," ujar Menko Airlangga.

3. Jangan Gunakan Joki

PMO Kartu Prakerja menegaskan agar masyarakat tidak menggunakan jasa joki untuk menghindari kebocoran data pribadi.

Sebaliknya, jika masyarakat dirugikan oleh joki tersebut dan sudah mengandung unsur penipuan seperti iming-iming dipastikan lulus, maka masyarakat patut curiga dan jangan mudah percaya.

"Dalam hal sudah ada peserta yang terbujuk kemudian joki bilang dia bisa menjamin calon peserta untuk menjadi penerima Prakerja, pada saat itu juga ada unsur penipuan, baru lah kita bisa melaporkan," kata Louisa.

Baca juga:
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka, Masyarakat Diminta Tak Tergesa-gesa
Besok, Program Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka untuk 600 Ribu Peserta
Kabar Baik, Penerima Kartu Prakerja Gelombang 12 Sudah Diumumkan
Kursus Kartu Prakerja Gelombang 12 Kembali Dibuka di Bukalapak
Pemerintah Bakal Kembali Buka Program Kartu Prakerja Gelombang Ke-13
Masyarakat Diminta Waspada Joki Kartu Prakerja dan Website Palsu
Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang 12 Resmi Ditutup

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) akan melanjutkan program Kartu Prakerja di semester II-2021. Keputusan ini sekaigus merespons adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang berlaku mulai 3-20 Juli 2021 lalu.

Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk program Kartu Prakerja di semester II-2021. Anggaran ini cukup untuk memberi insentif dan pelatihan ke 2,8 juta peserta.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan, total manfaat yang bisa diterima peserta adalah sebesar Rp3.550.000. Total dana ini akan dibagi beberapa ke beberapa pos, yaitu:

1. Bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta.
2. Dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan.
3. Dana insentif pengisian tiga survei evaluasi sebesar Rp150.000 yang dibayarkan sebesar Rp50.000 setiap survei.

Untuk mendapat insentif dengan total Rp3.550.000 tersebut. Calon peserta harus mendaftar dengan melalui tiga tahap. Pertama, calon peserta atau pendaftar membuat akun Prakerja di situs www.prakerja.go.id.

"Kemudian, pendaftar memasukkan biodata, seperti nama, tempat/tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan sebagainya. Data akan diverifikasi ke Kementerian/Lembaga (K/L) terkait," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari laman Setkab.

Kedua, pendaftar mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar selama lebih kurang 15 menit. Ketiga, pendaftar bergabung di gelombang pendaftaran yang sedang dibuka.

Syarat Pencairan

Namun demikian, untuk mencairkan insentif tersebut. Peserta Kartu Prakerja harus menyelesaikan beberapa syarat. Insentif uang tersebut memang bisa dicairkan, berbeda dengan biaya pelatihan yang besarannya Rp1 juta.

Biaya pelatihan hanya dapat digunakan untuk membeli pelatihan yang disediakan oleh mitra Prakerja. Untuk mendapatkan insentif biaya mencari kerja, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah sebagai berikut:

-Sudah menyelesaikan pelatihan yang ditandai dengan adanya sertifikat
-Sudah memberikan ulasan terhadap Lembaga Pelatihan
-Sudah memberikan penilaian kepada Lembaga Pelatihan di Platform Digital
-Berhasil menyambungkan nomor rekening bank atau e-wallet di akun situs www.prakerja.go.id
-Nomor rekening bank atau e-wallet yang didaftarkan sudah tervalidasi (menggunakan NIK yang sama dengan NIK terdaftar di Kartu Prakerja dan sudah KYC atau akun e-money sudah premium/upgrade) oleh bank/perusahaan e-money terkait.

Apabila Anda mengikuti lebih dari satu pelatihan, maka insentif biaya mencari kerja hanya diberikan pada saat penyelesaian pelatihan yang pertama. Itu artinya, tidak ada insentif untuk pelatihan kedua dan seterusnya.

Baca juga:
Pemerintah Tambah Dana Kartu Prakerja Jadi Rp30 Triliun
Kembali Dibuka Juli, Program Kartu Prakerja Sediakan Kuota 2,8 Juta Pendaftar
Deretan Bantuan Sosial untuk Masyarakat Selama PPKM Darurat
Anggaran Sisa Kartu Prakerja 2020 Telah Dikembalikan ke Negara
Pemerintah akan Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Semester II-2021

Direktur Eksekutif PMO Kartu Pra Kerja, Deni Puspa Purbasari mengatakan, insentif Kartu Prakerja memberi manfaat yang cukup besar pagi penerimanya. Menurut data statistik manajemen, 70 persen insentif Kartu Prakerja digunakan untuk modal usaha.

"Ini (insentif) dipakai untuk bayar air, listrik dan lain-lain. Yang menarik 70 persen digunakan untuk modal usaha," ujar Deni dalam diskusi online, Jakarta, Kamis (22/4).

Deni mengatakan, data statistik juga menunjukkan 17 persen penerima Kartu Prakerja yang menganggur selama pandemi menjadi wirausaha setelah mendapat pelatihan dan insentif. Hal ini pula berdampak pada peningkatan jumlah wirausaha di Indonesia.

"Jadi Prakerja itu secara tidak langsung mendorong kewirausahaan. Yaitu banyak sekali kita temukan teman pekerja saling berkolaborasi. Misalnya ada yang mendapat pelatihan barista kemudian bekerja sama dengan pengelola keuangan untuk membuka usaha dengan menggabungkan insentif," jelasnya.

Insentif Kartu Prakerja juga memberikan umpan balik atau multiflier efect bagi lingkungan penerima program. Sebab, para peserta membelanjakan insentifnya di lokasi peserta bertempat tinggal.

"Jadi insentif tadi selain modal usaha bisa menjadi penopang daya beli dan bisa memutar ekonomi setempat misalnya beli beras, beli sagu, telor atau yang lain. Ini ada multiflier efek buat ekonomi setempat," tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, terdapat lima besar pelatihan yang diminati para peserta kartu Prakerja dan dapat dimanfaatkan di dunia usaha serta perusahaan. Dia menjelaskan terdapat kurang lebih 1700 pelatihan disiapkan oleh 165 lembaga pelatihan dalam program tersebut.

"Saya bertanya kepada Bu Deni direktur eskutif, apa yang paling diminati? lima besarnya adalah pemasaran online, kedua food and beverage urusan makan dan minuman paling diminati, ketiga IT mungkin khususnya program web, keempat urusan perkantoran, banyak peminatnya pasar kantor-kantor memerlukan ini, kelima kewirausahawan," kata Jokowi saat memberikan arahan pada penerima Kartu Prakerja dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (17/2).

Dia mengatakan pelatihan adalah kunci untuk memulai sebuah usaha. Jokowi menceritakan saat dirinya memulai usaha juga mengikuti pelatihan selama satu minggu. "Dulu seminggu, sekarang kan jamannya belajar online, apa yang disimpulkan dari survei yang ada 88 persen keterampilannya meningkat, ini yang kita harapkan," ungkapnya.

Sebab dia menjelaskan saat ini perubahan semakin cepat berkembang. Sebab itu perlu diikuti dan skil harus terus diasah seiring dengan perkembangan zaman. "Zamannya perubahan cepat banget, harus diikuti, udah jauh banget, kok saya masih di sini, karena dia meningkatkan kita tidak. Juga sangat penting di dunia kerja dan usaha," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi mencatat sebanyak 6,7 juta orang telah menjadi penerima manfaat dari program kartu prakerja yang sudah berjalan selama satu tahun. Program ini dimulai pada 17 Maret 2020 saat dibentuknya Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program ini sudah digagas sejak pertengahan 2019. Setelah itu, pemerintah menyusun program kartu prakerja yang sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan sistem end to end digital.

"Di awal program ini hanya ada 15 orang ini di-launching tepat 60 hari pada 11 April 2020. Hingga gelombang 14 saat ini pendaftarnya mencapai 55,6 juta," kata dia dalam Pengarahan Presiden RI kepada Penerima Kartu Prakerja Tahun 2020-2021 di Jakarta, Rabu (17/3).

Dia menyebut pendaftar program ini datang dari 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. Bahkan para pesertanya ada yang merupakan perempuan penyandang disabilitas, berasal dari daerah tertinggal, berpendidikan SD/SMP, lansia, dan pekerja migran Indonesia.

"Dengan program semi bansos, 5,5 juta orang telah terpilih dan serapan anggaran di tahun lalu Rp19,98 triliun atau 99,9 persen dari 20 triliun. Mayoritas tidak bekerja, berusia muda, terdidik dan belum pernah mengikuti kursus," ungkapnya.