Volume 45

Waspada Gerakan Pro Taliban di Indonesia

Waspadai Pergerakan Kelompok Pro Taliban Galang Simpati di Indonesia

Merdeka.com 2021-08-24 20:19:00
Patroli Pasukan Taliban di Afghanistan. ©2021 REUTERS/Stringer

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar mewanti-wanti masyarakat bersikap bijak menyikapi konflik Afghanistan dengan kelompok Taliban. Bukan tidak mungkin ada kelompok tertentu berusaha menggalang simpatisan.

Sekjen Gerakan Suluh Kebangsaan Alissa Wahid juga mengingatkan agar masyarakat memiliki nalar kritis serta memperkaya wawasan kebangsaan sebagai daya tangkal dari berbagai ideologi transnasional. Ini penting agar masyarakat dan generasi muda tidak mudah tergoda.

"Kita harus memastikan ini tidak berkembang jumlah dan pergerakannya. Hanya dukungan kepada Taliban tidak apa-apa, tetapi jangan sampai ikut-ikutan ingin menerapkan ideologi transnasional dari Taliban ke Indonesia. Itu jelas tidak boleh terjadi," kata Alissa dalam keterangannya, Selasa (24/8).

Menurutnya, kemerdekaan yang sudah diraih bangsa Indonesia sudah seharusnya dirawat agar jangan sampai ada kelompok-kelompok lain yang mempromosikan ideologi dan paham bertentangan. Untuk itu diperlukan penguatan rasa kebangsaan dan ke-Indonesiaan kepada segenap warga bangsa.

"Maka dari itu untuk memperkuat daya tangkal seluruh warga bangsa terhadap paham-paham transnasional, kita harus memperkuat sense ke-Indonesiaan dengan memahami bahwa menjadi Indonesia itu ya menjadi Bhineka Tunggal Ika, kita tidak mengacu kepada cara-cara atau ideologi lain," ucap putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid ini.

Alissa menyampaikan Indonesia bisa berperan sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa Indonesia turut serta dalam menjaga perdamaian dunia.

"Maka jika nantinya Taliban ini tidak menjaga HAM di sana (Afghanistan), maka Indonesia sudah selayaknya harus bersuara. Sebagaimana seperti juga Indonesia bersuara mengenai yang terjadi Palestina dan lain-lain," kata Koordinator Jaringan Nasional Gusdurian Indonesia ini.

Tidak hanya itu, Alissa juga sangat mengkhawatirkan orang-orang yang mendukung Taliban dengan hukum syariahnya ini mengharapkan hal yang sama terjadi di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi masalah besar.

"Jangan sampai itu terjadi dan kita sebagai warga bangsa harus bisa membentengi dengan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa ini," tandasnya.

Hati-Hati, Taliban Menyusup Lewat Medsos

BNPT Deteksi Penggalangan Simpatisan Taliban di Indonesia Lewat Medsos

Merdeka.com 2021-08-19 22:36:00
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. ©ANTARA/Evarianus Supar

Kemenangan pejuang Taliban di Afghanistan menimbulkan euforia di sebagian kalangan, termasuk di Indonesia. Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), mendeteksi adanya penggalangan simpatisan atas kemenangan Taliban di Indonesia melalui media sosial (medsos).

"Kita harus antisipasi jangan sampai salah menyikapi. Ini patut diwaspadai karena dapat menimbulkan aksi terorisme. Awalnya bersimpati, tapi kita mempelajari dari sosmed, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menggalang simpatisan," kata Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar usai bertemu Wali Kota Solo, Kamis (19/8).

Menurut Boy, persoalan Taliban lebih dari urusan dalam negeri Afghanistan. Namun demikian, BNPT terus mencermati pergerakan itu. Ia berharap seluruh masyarakat apapun contoh Taliban terkait pergerakannya itu tidak boleh terjadi di negara Indonesia.

"Negara Indonesia memiliki ideologi sendiri. Di mana setiap warga negara diwajibkan melakukan bela negara, bukan negara lain," tandasnya.

Meski tidak berafiliasi dengan ISIS, dikatakannya, namun Taliban terjebak dalam aksi kekerasan yang dapat didefinisikan hukum perbuatan teror.

"Selama mereka menggunakan kekerasan untuk meraih kekuasaan sehingga banyak sekali kekerasan. Kekerasan itu tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita," ucapnya.

"Saya mengimbau kepada para anak muda, jangan menjadikan role model terkait Taliban. Itu tidak sesuai dengan falsafah dan ideologi negara Indonesia," pungkasnya menegaskan.

Densus 88 Langsung Siaga

Densus 88 Antisipasi Ancaman Teror di Indonesia Usai Taliban Kuasai Afghanistan

Merdeka.com 2021-08-31 17:13:26
Densus 88. ©2020 Merdeka.com

Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Inspektur Jenderal Martinus Hukom melihat ada tiga kemungkinan yang perlu disikapi dan diantisipasi dari dampak kemenangan kelompok militan Taliban di Afghanistan terhadap situasi di Indonesia.

Alasan pertama, Martinus menyebut jika secara historis antara Taliban dengan gerakan aksi teror di Indonesia kerap kali memiliki keterkaitan, seperti antara tahun 1980-1990-an yang di mana Negara Islam Indonesia (NII) turut mengirimkan orang untuk berlatih di Afghanistan.

"Kalau tidak salah kita indentifikasi kurang lebih 200 orang dan saat ini orang-orang itu menjadi figur-figur central dari pada kelompok-kelompok terorisme. Dan secara historis ini akan terus mereka angkat lagi membuka lembaran lama membangkitkan semangat baru sel-sel di Indonesia," kata Martinus dalam diskusi virtual, Selasa (31/8).

Kedua, Martinus menyebut kemenangan Taliban saat ini juga telah dijadikan sebagai motivasi dan pengaruh sacara psikologi bagi para kelompok-kelompok teroris untuk mencoba mengimplementasikan cara Taliban di Indonesia.

"Kalau Taliban berhasil kenapa kita tidak bisa. Oleh karena itu ketika kita operasi kita menemukan adanya mereka membentuk sel-sel baru di media sosial lalu membahas berdiskusi tentang keberhasilan Taliban menguasai panggung politik di Afghanistan. Ini bisa menjadi model bagi mereka untuk melakukan hal yang di Indonesia," tuturnya.

Terakhir ketiga, lanjut Martinus, aspek lain dari Taliban yang kini sudah mulai dilirik oleh kelompok-kelompok teroris seperti ISIS-K atau ISIS Provinsi Khurasan yang berdiam di Afghanistan serta kelompok Al-Qaeda yang mulai mempengaruhi dominasi Taliban.

"Saya melihat bahwa, Taliban kemungkinan besar tidak akan besar berhasil mengatrol gerakan ISIS tadi. Buktinya kita lihat adanya bom besar yang terjadi melukai orang -orang disana yang dilakukan ISIS ditengah keramaian," katanya.

"Kemudian kita lihat Afganistan Taliban mempunyai hubungan harmonis dengan Al-Qaeda dalam sejarahnya. Apakah ini akan terjadi lagi, hubungan ini, kita tidak tahu dua tiga hari ke depan kita tidak bisa menjawab apa yang akan terjadi setelah Amerika meninggalkan Afghanistan," lanjutnya.

Karena beberapa kemungkinan tersebut, Martinus mengkhawatirkan jika potensi paling terburuk bila Afghanistan yang nanti bisa menjadi tujuan bagi para kelompok teroris melatih personelnya untuk dikirim bertempur di negara-negara lain, seperti Indonesia.

"Di samping bertempur mereka melatih diri kemudian balik ke sini seperti sejarah mengungkap kepada kita dan melakukan penyerangan di Indonesia seperti tahun 2000 sampai 2010 pasca mereka balik ke Indonesia setelah bertempur di Afghanistan," kata dia.

Namun demikian, Martinus bersama jajaran Densus 88 siap menindak tegas siapapun termasuk para kelompok teroris yang hendak ingin melancarkan serang-serangan di Indonesia sebagaimana UU Nomor 5 Tahum 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Bahwa terorisme diletakan sebagai pidana. Sehingga yang harus dilakukan adalah penegakan hukum dengan pendekatan criminal justice sistem yang ada. Harus dilakukan dengan pemetaan jaringan teror, intelijen untuk membuktikan suatu tindakan pidana," ucapnya.

"Upaya akan mengutamakan preemtif strike jadi melakukan pencegahan penangkapan sebelum kejadian atau aksi teror terjadi. Dari penindakan hukum yang kita lakukan banyak sekali, lakukan pencegahan aksi teror yang ingin mereka lakukan," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Pengamat Intelijen Susaningtyas Kertopati meminta kepada seluruh jajaran penegak hukum baik Polisi dan TNI untuk mewaspadai kemenangan Taliban di Afghanistan yang bisa dijadikan glorifikasi untuk merekrut personel kelompok teroris baru.

"Kemenangan kelompok Taliban di Afghanistan juga perlu diwaspadai hal ini dapat menjadi glorifikasi dan justifikasi bagi bangkitnya sel tidur terorisme di Indonesia," katanya.

"Meski Neo Taliban saat ini bukan lagi berfikir terfokus dengan khilafah, tetapi mereka kemudian berfikir ada baiknya mereka mendirikan pemerintahan yang konteksnya Emirate," tambahnya.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada Polri dan TNI untuk segera berinovatif untuk mengembangkan sumber daya manusia yang secara akademis dan praktik dapat menutup ruang gerak masuknya ideologi radikalisme dan aksi terorisme.

Termasuk pemerintah melalui jajaran BNPT dan Kemendikbud perlu untuk menjadi aktor utama dalam memberikan pemanahan penanggulang radikalisme di masyarakat. Termasuk pengaruh pemahaman radikalisme melalui media sosial.

BIN Menyusup ke Taliban, Cegah Perang

BIN Menjalin Komunikasi dengan Taliban, Cegah Perang Melebar ke Indonesia

Merdeka.com 2021-09-02 09:31:24
Juru Bicara BIN Wawan Purwanto. ©2019 Merdeka.com

Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto meluruskan aksi penyusupan instansinya ke pihak Taliban di Afghanistan. Menurut Wawan, menyusup dimaksud bukan sebagai pihak yang tak diketahui dan misterius. Namun lebih ke arah meredakan situasi ketegangan akibat konflik.

"Maksudnya kita menjalin komunikasi dengan Taliban, ke Pemerintah Afghanistan juga kita jalin komunikasi," kata Wawan saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (2/9/2021).

Wawan mengungkap, kedua pihak bersitegang saat ini meminta bantuan BIN sebagai pihak yang diyakini dapat membuat kondisi membaik.

"Memang mereka minta bantuan kita untuk ikut mendamaikan. Semua ditujukan untuk meredakan situasi," jelas Wawan.

Sebagai informasi, ungkapan menyusup dilakukan BIN ke Taliban sebelumnya diucapkan Wawan saat mengisi webinar di channel Youtube Gelora TV. Wawan mengatakan, hal itu dilakukan sebagai bentuk diplomasi agar tak ada perpecahan.

"Kita sekarang bergerak untuk menyusupkan teman-teman kita kepada tubuh lawan-lawan itu di berbagai negara untuk bareng-bareng menjaga karena secara prinsip Indonesia tidak ingin terjadi perpecahan," ungkap Wawan dalam diskusi yang disiarkan Rabu 1 September 2021.

Sumber: Liputan6.com
Reporter: Radityo

Polri Selidiki Simpatisan Taliban

Cegah Gerakan Terorisme, Polri Selidiki Kemungkinan Simpatisan Taliban di Indonesia

Merdeka.com 2021-08-22 18:34:31
Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono. ©Divisi Humas Mabes Polri

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyelidiki kemungkinan adanya simpatisan Taliban di Indonesia menyusul krisis yang terjadi di Afghanistan setelah Taliban menguasai pemerintahan. Penyelidikan ini dilakukan guna mengantisipasi gerakan terorisme dan ekstrimisme di Tanah Air.

"Kami sedang melakukan penyelidikan, ada kaitannya atau tidak, kita belum bisa menentukan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (22/8).

Intensitas Taliban di Afghanistan yang meningkat, menimbulkan gelombang eksodus warga yang negaranya berbatasan dengan Pakistan ini. Meski demikian, kata Argo, Polri belum mendapatkan informasi adanya simpatisan Taliban di Tanah Air. Untuk itu pihaknya melakukan penyelidikan.

"Belum dapatkan informasi itu, Polri tetap waspada, dan tetap melakukan penyelidikan terkait itu," ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Setelah Pemerintah Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan, gerakan nasionalis Islam Taliban mengambil alih pemerintahan. Krisis pemerintahan ini mengakibatkan warga Afghanistan berupaya keluar dari negaranya, hingga terjadinya 'chaos' di Bandara Kabul dan menewaskan sejumlah warna sipil.

Dalam diskusi virtual membahas dampak kepemimpinan Taliban terhadap terorisme di Indonesia, Sabtu (21/8), beberapa pengamat dan praktisi mengatakan kemenangan Taliban di Afghanistan kemungkinan tidak akan memicu aksi terorisme di Indonesia karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut.

"Kita tidak perlu khawatir dengan kemenangan Taliban dan kaitan itu dengan aksi terorisme di Indonesia, karena tidak ada bukti empiris kemenangan gerakan di luar negeri memicu aksi terorisme di Indonesia dalam hal ini yang terkait Islam," kata Imron Byhaqi alias Abu Tholut, WNI yang pernah menjadi petempur di Afghanistan pada periode sekitar 1985-1992.

Menurut Abu Tholut, aksi teror baru akan terjadi jika ada konflik, kezaliman, penjajahan, dan berita-berita duka.

Jangan Salah Bersimpati Isu Taliban

Kepala BNPT: Jangan Sampai Masyarakat Salah Bersimpati Atas Isu Taliban

Merdeka.com 2021-08-20 10:22:18
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. ©ANTARA/Evarianus Supar

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengimbau seluruh masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi pemberitaan terkait konflik antara Afghanistan dengan kelompok Taliban. Karena dengan adanya masalah tersebut, bukan tidak mungkin ada kelompok yang berusaha menggalang simpatisan.

“Tentunya kita harus hati-hati dalam menyikapi perkembangan yang terjadi di Afghanistan, yang dilanda konflik berkepanjangan itu. Jangan sampai masyarakat salah bersimpati, karena berdasarkan pemantauan kami ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggalang simpatisan atas isu Taliban. Ini sedang kita cermati,” ujar Komjen Pol Boy Rafli Amar dilansir Antara, Jumat (20/8).

Ia mengatakan hal itu kepada wartawan usai bersilaturahim ke Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, di Balai Kota Surakarta, Kamis (19/8). Silaturahim Kepala BNPT dan jajarannya tersebut dalam rangka membangun sinergi dengan berbagai instansi dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme.

Dia menekankan kepada masyarakat agar bijak dan tetap sadar bahwa apa yang terjadi di Afghanistan merupakan persoalan dalam negeri Afghanistan itu sendiri. Masalah pergerakan yang terjadi di negara tersebut adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi di Indonesia.

“Jangan sampai masyarakat terpengaruh masuk ke dalam aksi-aksi yang tidak perlu. Karena kita adalah negara yang memiliki ideologi dan konstitusi yang mewajibkan kita untuk bela negara sendiri, bukan bela negara lain,” tegas mantan Kapolda Papua itu.

Menyinggung kemungkinan pengaruh pergerakan Taliban dengan kelompok jaringan terorisme Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) di Indonesia, Kepala BNPT melihat Taliban tidak ada afiliasi dengan ISIS. Namun demikian Taliban dalam pergerakannya terjebak dalam perbuatan kekerasan yang dalam terminologi hukum disebut sebagai perbuatan teror.

“Selama berupaya meraih kekuasaan, Taliban melakukan kekerasan. Itu yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Taliban jangan dijadikan 'role model' bagi anak muda karena bertentangan dengan falsafah dan ideologi kita, Pancasila,” ucap mantan Kepala Divisi Humas Polri itu.

Sementara itu, terkait silaturahim kepada Wali Kota Solo, Kepala BNPT mengatakan bahwa keduanya membahas program yang berkaitan dengan dukungan program vaksinasi mantan warga binaan BNPT dan penyintas terorisme serta program pencegahan berkaitan dengan masalah radikalisme dan intoleransi yang berkembang di masyarakat.

“Kita terus bersinergi khususnya dengan Pemkot Solo dan daerah Solo Raya lainnya, karena cukup banyak warga binaan kita yang perlu disinergikan potensinya dengan program-program yang ada di pemerintah daerah setempat," ujar mantan Kapolda Banten ini.

Karena dengan upaya tersebut, menurutnya, diharapkan mantan warga binaan dapat berperan aktif dalam menangkal isu hoaks di tengah pandemi COVID-19 yang nantinya malah justru menghambat upaya program nasional percepatan vaksinasi COVID-19.

“Kita menggandeng warga binaan bersama dengan masyarakat agar meyakinkan semua pihak untuk tidak termakan isu hoaks dan menyukseskan program nasional,”ujar mantan Waka Lemdiklat Polri ini.

Dia menjelaskan rencana BNPT ke depan dalam hal penanggulangan terorisme melalui pelibatan seluruh komponen masyarakat baik secara daring maupun luring terkait wawasan kebangsaan dan moderasi beragama karena keberagaman yang dimiliki bangsa ini justru menjadi kerentanan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok atau oknum tertentu untuk dengan sengaja menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Solo Gibran Rakbuming Raka menyambut baik sinergi yang akan terjalin antara BNPT dan Pemerintah Kota Surakarta.

“Kami berterima kasih dan atas dukungan penuh BNPT terhadap program percepatan vaksinasi, kami siap merangkul teman-teman eks napiter beserta warga binaan agar bisa menyebar virus optimistis dan kami siap bersinergi untuk pencegahan radikalisme dan terorisme,” kata Gibran.

Masih Prematur Akui Pemerintahan Taliban

Pemerintah Indonesia Diminta Turut Andil Cegah Tragedi Kemanusiaan di Afghanistan

Merdeka.com 2021-08-19 21:30:25
Warga India Tinggalkan Afghanistan. ©2021 AFP/STR

Usai pejuang Taliban kuasai Afghanistan, mulai muncul gejolak dalam negeri di sana. Banyak rakyat Afghanistan yang memaksa untuk keluar dari negeri tersebut. Ribuan orang berupaya menyerbu bandara agar bisa pergi menggunakan pesawat.

Mereka berjalan berkilo-kilo agar sampai ke perbatasan dan memasuki negara ketiga. Mereka tidak mendapatkan makanan, minuman dan obat-obatan serta pakaian. Mereka juga tidur dan melakukan kegiatan sehari-hari di alam terbuka.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan tragedi kemanusiaan ini harus dihindari. Karena ini berkaitan dengan eksistensi fundamental dari manusia.

"Indonesia perlu menyerukan dan memberi bantuan konkret kepada rakyat Afghanistan berupa makanan, pakaian bahkan dana," kata Hikmahanto, Kamis (19/8).

Lebih lanjut Hikmahanto menuturkan bahwa pemerintah perlu menyerukan PBB khususnya UNHCR untuk memberi perhatian yang maksimal. Selain itu juga perlu mengimbau negara-negara OKI untuk memberi dukungan finansial bagi kebutuhan mendasar manusia di Afghanistan.

"Pemerintah juga perlu menyerukan masyarakat dunia untuk mencegah terjadinya korban di Afghanistan dengan melakukan hal konkret tanpa bayang-bayang kepentingan politik. Intinya eksistensi manusia yang saat ini berada di Afghanistan harus diselamatkan," tukasnya.

Situasi politik internal di Afghanistan masih cair usai pasukan Taliban menguasai kota-kota, termasuk Ibu Kota di Afghanistan. Mullah Abdul Ghani Baradar salah satu pendiri Taliban diberitakan sudah kembali ke Afghanistan dari pengasingan selama ini di Qatar.

Faksi-faksi dalam Taliban pun sedang bertemu dan melakukan perundingan untuk menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan. Sementara Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh melalui sosial media menyatakan dirinya sebagai Presiden yang sah berdasarkan konstitusi dan meminta rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Taliban.

Belum lagi Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang dikabarkan mengasingkan diri ke Uni Emirat Arab bersuara untuk pertama kali di sosial media, dengan mengatakan siap berunding dengan Taliban.

"Oleh karenanya sangat prematur bila Pemerintah Indonesia akan mengakui Taliban sebagai pemerintahan di Afghanistan," katanya.

Saat ini Indonesia perlu membiarkan politik internal di Afghanistan untuk berproses sebelum akhirnya ada pemimpin dari pemerintahan yang didukung oleh mayoritas rakyat Afghanistan. Bila tidak, dan memberikan pengakuan secara prematur terhadap Taliban maka pemerintah dapat dianggap mencampuri urusan domestik negara lain.

"Pada saat ini terpenting bagi pemerintah adalah untuk menyerukan kepada dunia agar bersama-sama mengupayakan terhindarnya tragedi kemanusiaan di Afghanistan," tutupnya.