Dalam merancang master plan Ibu Kota Negara (IKN), Kementerian PPN/Bappenas sudah mempersiapkan sistem yang mengantisipasi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Baik gangguan dengan teknologi tinggi lewat udara, laut, darat, dan siber. Sistem pertahanan ini juga sudah dikaji sehingga tidak melanggar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

"Sejalan dengan konsep IKN sebagai smart city, masterplan dirancang dengan muatan teknologi canggih dan local wisdom sehingga bercirikan smart defence dan smart security," kata Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (29/12).

Bogat mengatakan dalam rencana pemindahan IKN penguatan pertahanan negara sangat diperlukan. Pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan membuat perlunya strategi pertahanan dan keamanan yang berbeda.

Maka dari itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun sistem pertahanan dan keamanan di mana IKN sebagai center of gravity dan enabler. Sebagaimana negara lain, pertahanan dan keamanan adalah syarat keberlangsungan pembangunan di segala bidang.

"Negara dengan konflik tinggi cenderung sulit mensejahterakan masyarakatnya," katanya.

Model Pemerintahan Khusus untuk Ibu Kota Baru

Selain itu, pemerintah terus memastikan rencana pemindahan IKN dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan masa depan. Salah satunya model pemerintahan yang tepat serta tantangan pertahanan dan keamanan di IKN nanti.

"Adanya kebutuhan nyata untuk memastikan tata kelola pemerintahan tidak terpaku pada pemerintah daerah existing, karena tata kelola di IKN ini perlu kerja lincah atau agile, efektif, dan efisien," kata Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas Diani Sadia Wati.

Sahli Diani memastikan bentuk pemerintah daerah khusus IKN ini tidak akan keluar dari konstitusi. Harus tetap berdasar Undang-Undang Dasar 1945, tapi tetap mengadopsi kebutuhan dalam rangka mewujudkan IKN yang lincah

"Walau bentuk pemerintah khusus, harus konstitusional. Maka kita belajar dari hal itu," imbuh Sahli Diani.

Model pemerintahan daerah khusus di IKN diharapkan dapat memiliki tata kelola yang lebih baik, sehingga dapat menjunjung tinggi hubungan manusia dan lingkungan hidup.

Baca juga:
Pansus: Status Tanah Ibu Kota Baru Harus Jelas Sebelum Pembangunan Dimulai
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Beri Peluang Peningkatan Ekonomi Daerah
Pembangunan Infrastruktur dan Jalan di Ibu Kota Baru Tunggu UU IKN
Begini Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Kabar Terbaru Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Termasuk 3 Kementerian Pindah Lebih Dulu
Ibu Kota Baru di Kalimantan Bakal Jadi Kota Paling Berkelanjutan di Dunia
Tiga Kementerian Bakal Pindah Lebih Dulu ke Ibu Kota Baru, Siapa Saja?

Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan makin jelas dan terus dikebut. Pengesahan RUU Ibu Kota Negara (IKN) juga tengah dikerjakan DPR RI.

Ketua Pansus RUU IKN DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menargetkan RUU IKN akan disahkan dalam rapat paripurna tanggal 18 Januari 2022. Pengambilan keputusan tingkat satu rencananya bakal dilakukan dalam rapat kerja, Senin (17/1).

"Nanti Senin kita bahas lebih panjang, mudah-mudahan malam itu raker selesai, udah. InsyaAllah paripurna tanggal 18," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).

Doli menjelaskan, masih ada empat klaster masalah yang dibahas dalam rapat Panja satu dua hari ini. Empat klaster itu adalah kelembagaan, pendanaan dan pembiayaan, pertanahan, dan rencana induk atau masterplan ibu kota negara.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan telah mengalokasikan anggaran program pembangunan ibu kota negara (IKN) Indonesia yang baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Anggaran akan dimasukkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2022.

"Saat ini mulai menyiapkan kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara baru pada APBN 2022," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau lokasi ibu kota negara baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dikutip dari Antara, Jumat (7/1).

Namun, rincian anggaran untuk pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru tersebut belum ditetapkan karena masih tahap pembahasan dan perhitungan. Jumlah anggaran akan keluar angka setelah Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara selesai dibahas.

Di tengah persiapan ini, terungkap beberapa fakta unik dan menarik soal pembangunan ibu kota baru. Mulai dari metaverse hingga landasara roket. Berikut penjelasannya:

Dalam Bentuk Metaverse

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebut bahwa pemerintah sedang mempersiapkan ibu kota negara baru dalam bentuk metaverse. Suharso mengakui, perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari masterplan pembangunan ibu kota baru. Sehingga berbagai kemungkinan bisa dimasukkan ke dalam perencanaan.

Menurutnya, fiber optic infrastructure tidak bisa berhenti di 4.0 atau 5.0, melainkan ke depan akan muncul revolusi industri 6.0, 7.0 dan seterusnya.

"Kita kemarin sudah luar biasa heboh dengan hologram dan sekarang sudah ada metaverse, dan kami juga sedang mempersiapkan ibu kota baru dalam bentuk metaverse, mudah-mudahan dalam 4 bulan ini di Bappenas Bisa tunjukkan kira-kira ibukota negara itu seperti apa," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) di Gedung DPR, Kamis (13/1).

Dengan demikian, bentuk ibu kota negara tidak lagi dalam bentuk maket maupun hologram. Melainkan dalam bentuk metaverse yang sifatnya reaktif, dan saat ini masih dalam pengerjaan.

"Dan mudah-mudahan benar-benar 4 bulan kita bisa lihat. Jadi demikian pesatnya kemajuan teknologi sehingga hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu kita letakkan di Peraturan Presiden dan kalau ada perubahan cukup di Peraturan Presiden," ujarnya.

Belajar dari pengalaman, Suharso tidak ingin masterplan ibu kota baru ini seperti masterplan ibu kota terdahulu yang membuat ibu kota menjadi tidak berbentuk. Sebab, terdapat detail-detail yang di luar masterplan.

"Jadi urban arsitektur juga menjadi penting di sini, kita ingin kota itu cantik indah dan jelas Judulnya. Bukan kota tanpa judul," pungkas Suharso.

Tak Ada Gubernur dan DPRD

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tidak dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih lewat pemilihan kepala daerah. Nantinya, wilayah tersebut juga tidak dilengkapi dengan DPRD seperti DKI Jakarta saat ini.

"Tidak punya DPR, tidak punya yang disebut gubernur dan kepala daerahnya tidak dipilih dengan pemilihan. Artinya, menjalankan otonomi seluas-luasnya tapi terbatas," kata Suharso dalam rapat bersama DPR, Jakarta, Kamis (13/1).

Suharso mengatakan, bentuk pemerintahan ibu kota negara baru nantinya disebut otorita. Otorita merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian yang akan dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan khusus ibu kota negara.

"Ibu kota negara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Dan itu letaknya kita dudukkan sedemikian rupa," katanya.

Terkait pendanaan kepentingan wilayah, nantinya akan dibahas langsung bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Artinya, seluruh pendanaan wilayah harus melalui pembahasan dengan DPR sama halnya seperti yang dilakukan oleh kementerian lembaga.

"Partnernya dalam menyusun anggaran adalah DPR, mengikuti siklus di APBN. Apabila butuh pendanaan itu artinya menjadi bagian pembahasan APBN. Tetapi hingga terbentuk, sementara ada dititipkan di Kementerian Lembaga," tandas Suharso.

Ada Jembatan Terpanjang Kedua di Indonesia

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proyek pembangunan jembatan penghubung Balikpapan dan Penajam Paser di Kalimantan Timur dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tidak kurang pembiayaan dari pasar modal syariah ini mendanai proyek senilai Rp 1,43 triliun.

"Dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total alokasi sebesar Rp 1,43 Triliun," tulis Menteri Sri Mulyani dalam akun instagram @smindrawati, dikutip, Jumat (7/1).

Pembangunan jembatan tersebut merupakan salah satu infrastruktur pendukung proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser. Jembatan ini akan menjadi salah satu yang terpanjang di Indonesia dengan memiliki 4 lajur.

"Jembatan terpanjang kedua di Indonesia ini memiliki bentang utama sepanjang 804 meter dan lebar 22,4 meter," kata dia.

Adanya proyek pembangunan tersebut diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya masyarakat setempat. Sehingga kualitas hidup masyarakat bisa meningkat dan lebih baik lagi.

"Saya harap, hadirnya jembatan ini dapat mendukung pertumbuhan perekonomian, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Timur," sambungnya.

Landasan Pesawat Super Cepat

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyebut bahwa perusahaan Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) yang didirikan Elon Musk meminta pemerintah untuk membangun landasan pesawat berkecepatan tinggi layaknya roket di ibu kota baru.

"Sebagai contoh, mungkin ketua pansus sudah datang ke Space X di LA, di sana mereka minta Indonesia jadi salah satu titiknya, mereka (minta) itu di IKN (Ibu Kota Negara) baru jadi tempat peluncuran pesawat terbang dengan kecepatan luar biasa," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) di Gedung DPR, Kamis (13/1).

Menurut Suharso, permintaan tersebut akan berdampak positif bagi Indonesia. Sehingga Indonesia akan mendapatkan akses transportasi khusus menuju Amerika Serikat (AS) dengan durasi penerbangan yang singkat.

"Jadi dari Indonesia ke Amerika Serikat itu mungkin cuma satu jam setengah atau 2 jam, mudah-mudahan tidak mampir ke kutub utara,” ucapnya.

Hal itu dianggap sangat mungkin, dan dari situ akan muncul bandara yang membawa penerbangan cepat dari ibu kota baru ke Singapura, negara Asia lainnya, hingga Australia dan sebagainya.

"Mereka (SpaceX) melihat bahwa kekayaan khatulistiwa salah satunya adalah untuk peluncuran-peluncuran," katanya.

Baca juga:
Jokowi Disebut Sudah Kantongi Nama Ibu Kota Negara Baru
Pansus RUU IKN akan Tinjau BSD untuk Contoh Pembangunan Ibu Kota Negara Baru
Ketua Pansus: InsyaAllah RUU IKN Selesai 18 Januari 2022
Kepala Bappenas: Tidak Ada Gubernur dan DPRD di Ibu Kota Negara Baru
Landasan Pesawat Kecepatan Tinggi Dibangun di Ibu Kota Baru, Jakarta-AS Hanya 2 Jam
Strategi Pemerintah agar Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Mangkrak di Tengah Jalan

Desain Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru, Kalimantan Timur (Kaltim), sudah selesai. Gambar tersebut pun diunggah oleh sang arsitek yakni I Nyoman Nuarta di akun Instagramnya @nyoman_nuarta.

Nuarta mengatakan bahwa desain istana telah disetujui Presiden Joko Widodo. Dia juga mengaku telah mempresentasikan rancangannya tersebut bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti pada 3 Januari lalu.

"Desain ISTANA IKN, yang telah final disambut dengan sukacita, dan telah disetujui Presiden," kata Nyoman dalam akun instagramnya @nyoman_nuarta dikutip merdeka.com, Rabu (5/1).

Instagram@nyoman_nuarta

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Sehingga bisa tercipta desain dan karya yang orisinil.

"Terimakasih atas segala dukungannya untuk dapat meciptakan karya orisinil yang tidak di pengaruhi kaidah-kaidah arsitek konial," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat memarkan desain IKN saat HUT PSI pada 22 Desember 2021. Dia berharap dengan adanya IKN bisa merubah cara birokrasi yang lebih efisien dan lebih baik.

"Saya bawakan sedikit mengenai ibu kota baru, tapi jangan diliat fisiknya. Karena kita berpindah ke sana merubah cara kerja birokrasi kita agar efisien dan lebih baik," ungkap Jokowi.

Untuk diketahui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan, termasuk jalan tol masih menunggu Rancangan Undang-Undang atau RUU IKN dituntaskan DPR RI.

"Kita tunggu Undang-Undang IKN-nya, kendati demikian kita tetap lakukan persiapan. Sekarang kita melakukan persiapan, kalau UU IKN itu jadi sehingga kita bisa bergerak," kata Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian saat mengunjungi Tol Becakayu di Bekasi, Jumat (24/12).

Hedy mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun telah membentuk tim satuan tugas (Satgas) IKN yang siap membangun sarana prasarana infrastruktur di ibu kota baru.

"Kalau UU IKN disahkan kita langsung menjalankan pembangunan IKN, dimana pertama-tama kita harus menyiapkan jalur logistik konstruksi, sehingga proses pembangunan menjadi mudah. Kalau tidak akan sulit untuk mengangkut material konstruksi," ungkapnya.

Adapun masterplan pembangunan IKN sebenarnya sudah disiapkan. Namun lagi-lagi, instruksi pengerjaan masih menunggu aturan sah diterbitkan.

"Terkait masterplannya sudah disiapkan. Sekarang kita bicara di detail plan dan Perencanaan Teknis Terinci atau Detail Engineering Design (DED)," sambung Hedy.

Pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yakni sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini sesuai dengan hasil kajian pemerintah berdasarkan resiko bencana minimal, lokasi strategis, dan infrastruktur yang lengkap.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, alasan dipilihnya Kalimantan Timur menjadi ibu kota baru adalah tersedianya lahan pemerintah seluas 180.000 hektare (Ha).

"Kenapa di Kalimantan Timur? Satu, resiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung merapi, dan tanah longsor. Kedua, lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang. Keempat telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare," kata Jokowi di Jakarta, Senin (26/8).

Dia menjelaskan, pendanaan total kebutuhan untuk ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp466 triliun. Di mana sebanyak 19 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

"Sisanya akan berasal dari KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), serta investasi langsung swasta dan BUMN," imbuhnya.

Sebelumnya, Kawasan Ibu Kota ini nantinya terbagi dalam tiga komponen. Pertama, fungsi utama, yang terdiri dari gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI.

Komponen pertama ini akan dibangun dengan anggaran Rp32,7 triliun. Di mana khusus untuk pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan bersumber dari APBN.

Komponen kedua, kawasan ibu kota ini terdiri dari rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun total anggaran pembangunan sebesar Rp265,1 triiliun. Mengenai sumber pendanaan, dalam komponen ini tidak ada yang berasal dari APBN, semua akan berkonsep KPBU dan murni swasta.

Kemudian komponen ketiga, yaitu merupakan fungsi pendukung. Kawasan pendukung ini terdiri dari sarana dan prasaran (jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah; sarana olah raga), ruang terbuka hijau.

Kawasan pendukung ini akan dibangun dengan anggaran Rp160,2 triliun. Adapun untuk fasilitas sarana dan prasarana dibangun dengan skema KPBU dan ruang terbuka hijau dibangun dengan APBN. Terakhir, pemerintah tetap menganggarkan untuk pengadaan lahan. Hanya saja, anggaran untuk ini tidaklah besar, hanya Rp8 triliun.

Reporter: Lisza Egeham

Sumber: Liputan6.com

Nama Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sudah diumumkan. Yakni Nusantara. Pemilihan dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Nusantara menggugurkan 79 calon nama ibu kota negara yang diusulkan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menjelaskan alasan Presiden memilih nama Nusantara.

"Alasannya adalah nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," jelas Suharso dalam rapat panitia kerja RUU IKN, di Gedung DPR, Senin (17/1) kemarin.

Asal Usul Nusantara

Nusantara dan Indonesia seperti dua kata saling bertaut. Bicara Indonesia pastilah melekat kata Nusantara. Seolah, kata Nusantara tepat untuk menggambarkan Indonesia sebagai negara memiliki ribuan pulau. Tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Penyebutan Nusantara semakin menggambarkan Indonesia dengan segala sejarah dan keberagaman yang tumbuh di dalamnya. Lalu apa makna sebenarnya dari kata nusantara?

Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nusantara adalah sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sementara mengacu wikipedia, nusantara adalah sebuah istilah yang berasal dari perkataan dalam bahasa Jawa kuno. Nusa berarti pulau dan antara dimaknai sebagai luar.

Di berbagai sumber lainnya, kata Nusantara tercatat dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sansakerta, yaitu nusa yang berarti 'pulau' dan antara yang berarti 'luar'. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit (Jawa).

Bukti penggunaan nusantara sejak zaman Majapahit terlihat dari naskah Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gaja Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Majapahit, tahun 1258 Saka (1336 M).

Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton, yang berbunyi :

"Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa".

Terjemahannya:

"Kamu Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, "Jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa".

Setelah sempat terlupakan, pada awal abad ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud.

Ketika akhirnya "Indonesia" ditetapkan sebagai nama kebangsaan bagi negara independen pelanjut Hindia Belanda pada Kongres Pemuda II (1928), istilah Nusantara tidak serta-merta surut penggunaannya. Istilah ini kemudian tetap dipakai dalam berbagai hal yang utamanya berkaitan dengan kebangsaan

Sejarawan JJ Rizal menilai menilai penggunaan nama Nusantara mencerminkan bias Jawa yang dominan. Sebab menurutnya, Nusantara adalah produk cara pandang Jawa di masa Majapahit yang mendikotomi antara negara gung (kota Majapahit) dengan mancanegara (luar kota Majapahit). Sehingga terhadap kawasan di luar kota Majapahit disebutlah Nusantara.

"Sebab itu sebutan Nusantara ini bukan hanya dikotomis dalam artian kewilayahan tetapi juga peradaban," papar JJ Rizal, kepada merdeka.com, Selasa (18/1).

Dalam konteks Jawa, sebutan mancanegara untuk menjelaskan wilayah yang tidak beradab, kasar tidak teratur atau sesuatu yang sebaliknya dari negaragung yang beradab, harmonis.

"Sebab itu sejak zaman pergerakan ketika istilah ini muncul untuk digunakan sebagai nama wilayah bangsa dan negara yang hendak didirikan, maka nama Nusantara segera tersingkir karena dianggap Jawa sentris," kata Rizal.

Dalam konteks penamaan ibu kota baru, dia kembali menurut kembali gagasan ibu kota negara baru untuk memutus ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa. Sehingga kemudian dipindah ke tengah yaitu pulau Kalimantan. Tetapi ketika dilakukan pemilihan nama, dia melihat justru yang terjadi bertolak belakang.

"Maka pemberian nama Nusantara itu otomatis bertolak belakang dengan gagasan pokok memutus kesenjangan itu," tegas JJ Rizal.

Nama Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sudah diumumkan. Yakni Nusantara. Pemilihan dilakukan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Nusantara menggugurkan 79 calon nama ibu kota negara yang diusulkan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menjelaskan alasan Presiden memilih nama Nusantara.

"Alasannya adalah nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," jelas Suharso dalam rapat panitia kerja RUU IKN, di Gedung DPR, Senin (17/1) kemarin.

Asal Usul Nusantara

Nusantara dan Indonesia seperti dua kata saling bertaut. Bicara Indonesia pastilah melekat kata Nusantara. Seolah, kata Nusantara tepat untuk menggambarkan Indonesia sebagai negara memiliki ribuan pulau. Tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Penyebutan Nusantara semakin menggambarkan Indonesia dengan segala sejarah dan keberagaman yang tumbuh di dalamnya. Lalu apa makna sebenarnya dari kata nusantara?

Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nusantara adalah sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sementara mengacu wikipedia, nusantara adalah sebuah istilah yang berasal dari perkataan dalam bahasa Jawa kuno. Nusa berarti pulau dan antara dimaknai sebagai luar.

Di berbagai sumber lainnya, kata Nusantara tercatat dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sansakerta, yaitu nusa yang berarti 'pulau' dan antara yang berarti 'luar'. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit (Jawa).

Bukti penggunaan nusantara sejak zaman Majapahit terlihat dari naskah Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gaja Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Majapahit, tahun 1258 Saka (1336 M).

Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton, yang berbunyi :

"Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa".

Terjemahannya:

"Kamu Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, "Jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa".

Setelah sempat terlupakan, pada awal abad ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud.

Ketika akhirnya "Indonesia" ditetapkan sebagai nama kebangsaan bagi negara independen pelanjut Hindia Belanda pada Kongres Pemuda II (1928), istilah Nusantara tidak serta-merta surut penggunaannya. Istilah ini kemudian tetap dipakai dalam berbagai hal yang utamanya berkaitan dengan kebangsaan

Sejarawan JJ Rizal menilai menilai penggunaan nama Nusantara mencerminkan bias Jawa yang dominan. Sebab menurutnya, Nusantara adalah produk cara pandang Jawa di masa Majapahit yang mendikotomi antara negara gung (kota Majapahit) dengan mancanegara (luar kota Majapahit). Sehingga terhadap kawasan di luar kota Majapahit disebutlah Nusantara.

"Sebab itu sebutan Nusantara ini bukan hanya dikotomis dalam artian kewilayahan tetapi juga peradaban," papar JJ Rizal, kepada merdeka.com, Selasa (18/1).

Dalam konteks Jawa, sebutan mancanegara untuk menjelaskan wilayah yang tidak beradab, kasar tidak teratur atau sesuatu yang sebaliknya dari negaragung yang beradab, harmonis.

"Sebab itu sejak zaman pergerakan ketika istilah ini muncul untuk digunakan sebagai nama wilayah bangsa dan negara yang hendak didirikan, maka nama Nusantara segera tersingkir karena dianggap Jawa sentris," kata Rizal.

Dalam konteks penamaan ibu kota baru, dia kembali menurut kembali gagasan ibu kota negara baru untuk memutus ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa. Sehingga kemudian dipindah ke tengah yaitu pulau Kalimantan. Tetapi ketika dilakukan pemilihan nama, dia melihat justru yang terjadi bertolak belakang.

"Maka pemberian nama Nusantara itu otomatis bertolak belakang dengan gagasan pokok memutus kesenjangan itu," tegas JJ Rizal.

Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disahkan lewat paripurna DPR RI, Selasa (18/1). UU ini mengatur tentang kewenangan dan urusan pemerintahan.

Pemerintahan IKN Nusantara dipimpin Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita. Keduanya dipilih dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Masa jabatan selama lima tahun. Dengan demikian, tidak ada pemilihan kepala daerah maupun legislatif daerah di IKN Nusantara.

Dalam pasal 12 menyatakan;

Ayat 1: Otorita IKN Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang- Undang ini.

Ayat 2: Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.

Dalam pasal 13 menyatakan;

Ayat 1: Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, IKN Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD.

Ayat 2: Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan perhitungan dalam penentuan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah yang berbatasan langsung dengan IKN Nusantara, penentuan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 3: Penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPR dan anggota DPD di IKN Nusantara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan konsultasi bersama Otorita IKN Nusantara.

Isi lengkap UU IKN:

RUU IKN Panja 18 Januari 20... by Djoko Poerwanto

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ibu kota baru yang sedang dirancang adalah bagian dari transformasi besar-besaran yang saat ini dilakukan. Pembangunan tersebut bukan hanya memindahkan fisik kantor pemerintah, tetapi membangun ibu kota baru yang smart dan berkompetitif di tingkat global.

"Pembangunan ibu kota baru bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan, tujuan utama membangun kota baru yang smart, kota baru yang berkompetitif di tingkat global, membangun lokomotif baru untuk transformasi negara kita Indonesia," katanya saat memberikan pidato di Dies Natalis Ke-67 Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Senin (17/1).

Dia menuturkan pembangunan ibu kota baru akan menuju Indonesia yang berbasis inovasi, teknologi, hingga green ekonomi. Diharapkan bisa menjadi sebuah kota yang sehat, efisien dan produktif.

"Dirancang sejak awal dan warganya kemana-mana dekat, warganya ke mana-mana bisa jalan kaki, naik sepeda karena zero emission, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan serta pendidikan yang berkelas dunia. Bayangkan kita seperti itu," ujarnya.

Jokowi menegaskan pembangunan ibu kota negara bukan hanya memindahkan kota dan diisi kantor-kantor pemerintah. Tetapi diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi seluruh dunia.

"Kita ingin membangun sebuah new smart metropolis, yang mampu menjadi magnet, global talent magnet, menjadi pusat informasi dan saya mengharapkan kontribusi keluarga besar, perguruan tinggi memberikan transformasi indonesia, SDM unggul, melalui karya-karya nyata untuk kemajuan Indonesia," pungkasnya.

Menteri Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, menyatakan seluruh atau sekitar 1,8 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan pusat akan dipindahkan ke ibu kota baru. Pemindahan dilakukan sekitar 3-4 tahun lagi, jika semua sudah siap.

Pernyataan Tjahjo tersebut disampaikan seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan di The Sunan Hotel Solo, Rabu (26/2). Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan seluruh pegawai kementerian lembaga yang ada di pusat.

"Yang perintah Bapak Jokowi harus dipindahkan semua, kecuali yang pensiun, kecuali yang kompetensinya tidak ada. Karena kami membangun smart government, smart office, sehingga kompetensi-kompetensi itu ada. Secara roadmap sudah selesai, akan kami kirim ke kementerian lembaga lewat menteri dan semua setjen, mendata ASN-nya. Pada harinya pindah ya pindah, soal harinya kapan kan masih 3-4 tahun," katanya.

Terkait permukiman, Tjahjo mengaku pemerintah sudah mempersiapkannya. Namun yang menyusun adalah Bappenas dan Kementerian PUPR. Termasuk juga Perhubungan, alat transportasinya.

"Enggak boleh, 1,8 juta orang nanti seenaknya boleh beli mobil sendiri, enggak bisa. Akan mengganggu keruwetan kota, transportasi umum," katanya.

Tjahjo mengaku saat ini ASN sudah siap untuk pindah. Sehingga tinggal mencari guru serta tenaga kesehatan. Saat ini, lanjut politisi PDIP kelahiran Solo itu, 4,3 juta yang mendaftar ASN, nantinya yang diterima hanya 150 ribu orang.

Tjahjo mengaku belum mengetahui skema untuk kepemilikan tempat tinggal bagi pegawai di ibu kota baru. Sebab, pemindahan ibu kota baru ditangani lintas lembaga.

"Pemindahan 1,8 juta ASN, belum termasuk anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Polri, dan kejaksaan. ASN menjelang pensiun dan tidak memiliki kompetensi tidak kita ikutkan," pungkas dia.