Pemerintah saat ini tengah mengkaji untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ini dikarenakan tengah mahalnya harga minyak dunia.

Di sisi lain, kemampuan pemerintah untuk menahan harga BBM tetap murah lewat subsidi makin terbatas. Subsidi energi yang digelontorkan tengah jebol ke Rp 502 triliun.

Besaran subsidi energi ini disebut menjadi yang terbesar di dunia. Tidak ada satu negara pun yang memberi subsidi sebesar itu. Besaran ini bahkan disebut mampu untuk membangun untuk ibu kota baru.

Kenaikan harga BBM tercatat pernah dilakukan di setiap masa pemerintahan. Terkecuali pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan BJ Habibie.

Di masa kepemimpinan Presiden Habibie, yang hanya 18 bulan, malah Habibie menurunkan harga BBM tersebut. Berikut rangkuman daftar kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh setiap presiden Indonesia dimulai sejak Presiden Soeharto hingga Jokowi.

Presiden Soekarno

Pada masa kepemimpinan Soekarno dari tahun 1945 hingga 1967, tidak tercatat adanya kenaikan harga BBM.

Presiden Soeharto

Pada masa pemerintahan Soeharto, sudah 3 kali mengalami kenaikan harga BBM. Pertama pada 1991, di mana sebelumnya harga BBM hanya Rp 150 naik menjadi Rp 550 per liternya.

Kemudian di 1993, Soeharto kembali menaikan menjadi Rp 700 per liter. Terakhir di 1998, BBM kembali naik tinggi menjadi Rp 1.200 per liter. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya krisis moneter.

Presiden Habibie

Di masa kepresidenan Habibie tidak ada kenaikan harga BBM. Di masa jabatan yang hanya 1 tahun lebih atau 18 bulan, Presiden Habibir justru menurunkan harga BBM yang semula Rp 1.200 menjadi Rp 1.000.

Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur

Di masa kepemimpinan Gus dur, harga BBM kembali turun menjadi Rp 600 per liter. Akan tetapi tidak lama dari masa kepemimpinannya di tahun 2000 harga BBM kembali melonjak menjadi Rp 1.150 per liter.

Kemudian di 2001, dia pun kembali menaikan harga BBM menjadi Rp 1.450 per liter.

Presiden Megawati

Selama masa kepemimpinan Presiden Megawati menaikan harga BBM sebanyak 2 kali. Pertama kenaikan BBM terjadi pada 2002 dari harga Rp 1.450 menjadi Rp 1.550 per liter. Kemudian di awal Januari 2003, dia menaikan harga menjadi Rp 1.810 per liter.

Kenaikan yang terjadi di masa Megawati itu dikarenakan harga minyak dunia mengalami kenaikan sebesar 108,3 persen dari USD 24 di 2001 menjadi USD 50 per barel di 2004.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Kepemimpinan Presiden SBY selama dua periode menjabat menaikan harga dan menurunkan harga BBM sebanyak 3 kali.

Pertama SBY menaikan harga di tahun 2005 menjadi Rp 2.400 per liter. Kemudian di tahun yang sama kembali dinaikan menjadi Rp 4.500 per liter dikarenakan adanya lonjakan harga minyak dunia.

Kemudian di 2008 kembali naik menjadi Rp 6.000 per liter. Penyebabnya adalah adanya krisis ekonomi global yang membuat harga minyak dunia kembali melambung tinggi.

Menjelang pemilu 2009 atau tepatnya di penghujung 2008, SBY menurunkan harga menjadi Rp 5.500. Tak lama itu, dia menurunkan lagi menjadi Rp 5.000 pada Desember 2008 dan pada Januari 2009, dia menurunkan kembali menjadi Rp 4.500 per liter

Presiden Jokowi

Di masa pemerintahan Jokowi, pada 2014, dia menaikan harga BBM masing-masing per liternya untuk jenis premium dan solar seharga Rp 2.000.

Kenaikan saat itu sudah melalui kajian dampak kepada kelompok seperti masyarakat miskin, nelayan, dan petani. Kelompok tersebut diberikan kompensasi berupa bantuan yang akan diambil dari anggaran subsidi BBM yang dialihkan.

Baca juga:
Menteri ESDM Angkat Suara soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite
Menteri ESDM Beri Bocoran Waktu Kenaikan Harga Pertalite
Jokowi: APBN Surplus Rp106 T, Pemerintah Mampu Beri Subsidi agar BBM Tak Naik Tinggi
Pajero hingga Fortuner Antre Solar Subsidi, Gubernur Riau Minta Pakai BBM Nonsubsidi
Jika Pertalite Naik, Harga Barang dan Biaya Transportasi Bakal Ikut Meroket
Ekonom: Baiknya Harga Pertalite Naik Rp2.500 dan Pertamax Turun Jadi Rp10.750/Liter
Jokowi Umumkan Kebijakan Baru Subsidi Besok, Harga BBM Bakal Naik?

Pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada hari ini, Sabtu (3/9). Pengumuman kenaikan harga BBM langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri kabinet.

Harga BBM yang berubah mulai dari solar, pertalite, hingga pertamax. Pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.00 per liter. Solar subsidi dari 5.150 menjadi 6.800 per liter. Serta Pertamax non subsidi dari 12.500 perliter menjadi 14.500 per liter.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah sejatinya ingin harga BBM tidak naik. Tapi anggaran subsidi energi yang terus melonjak membuat pemerintah tak sanggup lagi membendung kenaikan harga minyak dunia.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia, saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi saat konferensi kenaikan harga BBM di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9).

Presiden Joko Widodo resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi mulai Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB. Harga BBM jenis Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Kemudian, harga solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Terakhir, harga Pertamax ikut naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500
per liter.

Presiden Jokowi menjelaskan, keputusan penyesuaian harga BBM bersubsidi merupakan keputusan yang berat. Namun, keputusan ini perlu diambil untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dirasa sudah tidak lagi mampu menanggung subsidi energi yang nilainya telah tembus Rp502 triliun.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dari subsidi APBN," ungkap Jokowi dalam konferensi persnya di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/9).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, selama ini pemerintah telah menaikan anggaran kompensasi dan subsidi energi, termasuk untuk BBM sebanyak 3 kali lipat dari yang dianggarkan dalam APBN 2022. Semula hanya Rp152,2 triliun kini menjadi Rp502,4 triliun. Angka ini pun masih berpotensi naik hingga di atas Rp600 triliun jika harga minyak mentah dunia masih tinggi.

"Angka ini dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa menjadi USD 105 dollar per barel dengan kurs 14.700 per dollar dan volume dari Pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta kilo liter dan solar bersubsidi 17,44 juta kiloliter," tutur Sri Mulyani di Istana Negara.

Meski demikian, belakangan harga ICP mengalami tren penurunan. Di mana harga minyak dunia kini sudah dibanderol rata-rata di bawah USD 100 per barel. Di mana sebelumnya harga minyak dunia sempat menyebut USD 120 per barel.

Namun dalam hitungan Sri Mulyani, rata-rata harga masih sekitaran USD 97 per barel. Dari angka tersebut, alokasi pemerintah yang Rp502,4 triliun itu pun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun.

"Kami terus melakukan penghitungan dengan harga minyak ICP yang turun ke USD 90 atau turun di bawah USD 90 USD sekalipun, maka harga rata-rata masih ICP Indonesia masih di angka USD 97. Angka itu dari 502 triliun tetap akan naik Rp653 triliun, kalau harga ICP USD 99. Kalau harga ICP di USD 85 sampai Desember, kenaikan subsidi menjadi Rp640 triliun," kata dia.

Harga Keekonomian BBM Subsidi Beda Tinggi

Hal serupa juga pernah diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Dia menjelaskan, meski saat ini harga minyak dunia mulai menurun, namun selisih harga jual dan nilai keekonomiannya masih besar. Sebab tingginya harga minyak mentah dunia mendorong naiknya harga keekonomian dari BBM Pertalite dan Solar.

"Meski mulai menurun masih tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya harga keekonomian dan harga penjualan pertalite dan solar," kata dia.

Sehingga pemerintah tidak lagi punya pilihan dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp502.4 triliun. Namun pemerintah tidak bisa lagi terlalu lama menahan harga BBM di tingkat konsumen.

"Ini tidak ada pilihan karena di kita ini subsidi sudah Rp502 triliun," kata dia.

Luhut mengatakan bila pemerintah tidak lagi menambah anggaran kompensasi dan subsidi pemerintah, maka dana yang ada bisa dialihkan untuk program lain. "Kalau ini bisa dikurangi dan bisa dialihkan ke harga-harga yang lain itu akan lebih bagus," sambungnya.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia pernah mengatakan, jika harga minyak dunia terus mengalami tren kenaikan dan pemerintah mempertahankan harga BBM seperti saat ini, dampaknya beban APBN akan semakin berat. Tanpa ada penyesuaian harga BBM dia memperkirakan kompensasi dan subsidi energi bisa jebol hingga Rp600 triliun.

"(Kalau kompensasi dan subsidi) sampai Rp600 triliun itu sama dengan 25 persen dari total pendapatan negara," kata dia.

Terlebih dengan skema subsidi yang digunakan saat ini membuat BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Mengingat saat ini banyak masyarakat mampu yang justru menggunakan BBM bersubsidi.

"Apalagi subsidi itu tidak tepat sasaran. Kasih ke masyarakat yang mampu, minyak dikasih ke oknum perusahaan kebun dan tambang," kata dia.

Dampak Parah Kenaikan Harga BBM

Kenaikan harga BBM dinilai bisa mengerek inflasi hingga tembus 7 persen tahun ini. Ekonom Indef, Nailul Huda menilai, kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan inflasi hingga 7 persen dari yang saat ini mencapai 4,69 persen pada Agustus 2022.

"Jika ada kenaikan BBM akan membuat inflasi akan semakin tinggi. Bisa mencapai lebih dari 7 persen," kata Huda saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (15/8).

Huda menuturkan kenaikan harga BBM bisa mengerek banyak kenaikan harga. Semua harga barang akan naik karena biaya transportasi mengalami kenaikan.

Sebaliknya, jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, beban pemerintah menekan subsidi energi bisa makin bengkak. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin bengkak.

"Tapi jika tidak dinaikkan beban APBN semakin berat," kata dia.

Kenaikan harga BBM juga bisa mengganggu konsumsi rumah tangga yang sedang dalam masa pemulihan. Bahkan terancam mengalami kontraksi dan mengganggu ekonomi nasional.

"Saya merasa jika dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi. Berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita," kata dia.

Reporter Magang: Hana Tiara Hanifah

Baca juga:
Subsidi Driver Ojek Online Dinilai Kurang Tepat
Ini Hasil Perhitungan OJK soal Dampak Kenaikan Harga BBM ke Pertumbuhan Ekonomi
Dampak Kenaikan Harga BBM, Tarif Angkot di Makassar Melonjak Jadi Rp10 Ribu
Pemerintah Butuh Anggaran Rp147,6 T Tambahan Kompensasi & Subsidi Energi
Mahalnya Harga Sembako Imbas Kenaikan Harga BBM Tak Untungkan Petani, Kok Bisa?
BBM Naik, Wagub Riza: Dampaknya ke Semua Sektor, Kita akan Koordinasi dengan Pusat

SPBU Vivo belakangan ini ramai jadi perbincangan masyarakat. Sebab, SPBU milik swasta ini menjual harga Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih murah dibanding milik Pertamina. BBM jenis Revvo 89 dijual dengan harga Rp8.900 per liter atau lebih murah Rp1.100 dari harga terbaru Pertalite yang mencapai Rp10.000 per liter.

Namun demikian, Revvo 89 memiliki research octane number (RON) 89 atau sedikit di bawah Pertalite yang memiliki RON 90.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah melakukan intervensi terhadap penetapan harga Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji menyampaikan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, pemerintah menetapkan 3 Jenis BBM yang beredar di masyarakat.

Ketiga Jenis tersebut adalah Pertama BBM Tertentu (JBT). BBM ini mendapat subsidi dan kompensasi, yaitu minyak tanah dan solar. Kedua adalah Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP). BBM yang tidak mendapat subsidi namun mendapat kompensasi yaitu Bensin RON 90.

Ketiga adalah Bahan Bakar Minyak Umum. BBM jenis ini luar JBT dan JBKP atau BBM umum.

"Menteri ESDM menetapkan Harga Jual Eceran (HJE) Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Sedangkan HJE Jenis BBM Umum dihitung dan ditetapkan oleh Badan Usaha," jelas Tutuka dalam keterangan tertulis, Senin (5/9).

Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum (JBU) ditetapkan oleh Badan Usaha. Dalam upaya pengendalian harga di konsumen, Pemerintah menetapkan formula Batas Atas, di mana harga BBM mengacu kepada harga acuan pasar MOPS/Argus dan biaya distribusi dengan margin Badan Usaha maksimal 10 persen.

Hal ini ditetapkan dalam Kepmen ESDM No 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.

"Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah akan menegur Badan Usaha apabila menjual BBM melebihi Batas Atas. Penetapan harga jual di SPBU saat ini merupakan kebijakan Badan Usaha yang dilaporkan ke Menteri cq. Dirjen Migas. Sehingga tidak benar Pemerintah meminta Badan Usaha untuk menaikkan harga," jelas dia.

Harga BBM Vivo Lebih Murah dari Pertamina

Harga BBM dengan kadar RON 89 milik Vivo, Revvo 89 menjadi incaran masyarakat pasca pemerintah atur ulang harga BBM Subsidi termasuk Pertalite. Harga jual baru Pertalite ternyata lebih mahal ketimbang Revvo 89.

Dijual Rp8.900 per liter, banyak masyarakat disebut beralih ke SPBU Vivo itu. Peralihan ini menurut pantauan, terjadi sejak Sabtu (3/9/2022) malam pasca pengumuman kenaikan BBM Subsidi.

Kabar terbaru, warganet membagikan momen kalau RON 89 dengan nama Revvo 89 tak ada di pasaran. "Pantauan dari SPBU Vivo Kalimalang, Revvo 89 sudah tidak tersedia sejak pukul 07.00 WIB. Petugas SPBU menyatakan seluruh SPBU Vivo kehabisan stok Revvo 89," kata Anggie, salah satu pelanggan Vivo yang hendak mengisi BBM, saat bercerita kepada Liputan6.com, Minggu (4/9).

Hal senada juga diungkapkan Telni ketika melintas di SPBU Vivo. "SPBU Vivo Sasak Ciputat juga sudah di takedown neh Revo 89 yang di Vivo. Tapi masih buka layani varian yang lain," cerita dia kepada Liputan6.com.

Baca juga:
Cerita SPBU Vivo Pernah Jual BBM Lebih Murah dari Pertamina di 2017
Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Aceh Duduki Gedung DPRA
Organda Bekasi Tolak Harga Baru BBM tetapi Usulkan Kenaikan Tarif Angkot
Bolehkan SPBU Swasta Jual BBM Lebih Murah dari Pertamina?
Potret Mahasiswa Demo BBM Naik, DPR Sepi dan Sunyi Aksi
Tarif Angkot di Medan Naik 30 Persen, Organda: Kami Cari Makan Bukan Cari Kaya

Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga BBM jenis Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Harga solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian harga Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

"Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi," kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam konferensi pers, Sabtu (3/9).

Arifin menyebut, kenaikan harga BBM bersubsidi berlaku satu jam sejak diumumkan. Artinya, kenaikan harga mulai berlaku pukul 14.30 WIB. "Jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB," ujarnya.

Presiden Jokowi mengaku, keputusan penyesuaian harga BBM bersubsidi adalah hal yang berat. Namun menurut dia apa daya, saat ini kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dirasa sudah tidak lagi mampu menanggung hal tersebut.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dari subsidi APBN," sesal Jokowi.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," kata Presiden Jokowi.

Kenaikan harga BBM ini merupakan pilihan terakhir pemerintah untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN). Bagaimana tidak, subsidi energi termasuk subsidi BBM tahun 2022 saja mencapai Rp502 triliun. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani,dana tersebut bisa digunakan untuk membangun infrastruktur jalan tol hingga layanan kesehatan berupa rumah sakit (RS) maupun Puskesmas.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp502 triliun setara dengan pembangunan 3.501 kilometer ruas tol baru. Dengan rincian biaya Rp142,8 miliar per kilometer.

"Mungkin kita bisa menyelesaikan semua tol di Sumatera sih menurut saya. Bahkan, lewat," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/8).

Sementara jika dipakai untuk pembangunan Infrastruktur kesehatan rumah sakit, lanjut Sri Mulyani, setara dengan 3.333 unit. Rinciannya Rp150 miliar per unit.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan, harga BBM naik menjadi persoalan dilematis.

"Kalau tidak dicabut subsidi akan membebani APBN, tapi kalau dicabut akan punya dampak ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya," katanya usai membuka Sarasehan PraMuktamar Muhammadiyah di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (3/9).

Subsidi Bisa Bengkak Hingga Rp700 Triliun Jika Harga BBM Tak Naik

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran Rp198 triliun untuk membayar kompensasi dan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini. Hal ini sebagai akibat dari kenaikan harga minyak dunia yang mengalami kenaikan di atas USD 100 per barel.

"Kita perkirakan subsidi harus nambah bahkan mencapai Rp198 triliun," kata Sri Mulyani di Kompleks DPR-MPR, Jakarta, Selasa (23/8).

Dia menjelaskan, beban subsidi bisa makin bengkak jika pemerintah memutuskan tetap menahan harga BBM sampai akhir tahun. Termasuk jika pemerintah tidak melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Sri Mulyani memperkirakan subsidi energi sampai akhir tahun bisa tembus Rp698 triliun.

"Kalau kita tidak menaikkan BBM, tidak dilakukan apa-apa, tidak dilakukan pembatasan maka (subsidi) Rp502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp698 triliun,” kata dia.

Selain harga minyak dunia yang terus di atas asumsi APBN, Sri Mulyani memperkirakan kuota BBM bersubsidi bisa jebol hingga 29 juta kilo liter. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada pengendalian konsumsi BBM bersubsidi oleh pemerintah.

"Berdasarkan proyeksi konsumsi yang sekarang terjadi sampai Juli, kalau formulasi ini sama sampai akhir tahun akan mencapai 29 juta kilo liter," kata Sri Mulyani.

Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran

Celakanya lagi, penyaluran BBM subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, jika pemerintah menahan harga kenaikan BBM dari nilai keekonomiannya, maka membuat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbebani.

"Mobil Alphard pakai minyak subsidi. (Misalnya) kayak saya pakai minyak subsidi, kan tidak fair dong," ungkap Menteri Bahlil di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (12/8).

Menteri Bahlil menuturkan, pemerintah akan tetap memberikan subsidi BBM. Hanya saja akan diarahkan kepada kendaraan-kendaraan menengah ke bawah.

Misalnya untuk motor di bawah 250 CC, angkutan umum dan kendaraan logistik kepentingan masyarakat. Sedangkan sisanya tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.

Dampak Kenaikan Harga BBM

Namun demikian, dampak kenaikan harga BBM Subsidi cukup beras. Direktur PT TRFX Garuda Berjangka, Ibrahim mengatakan bahwa dampak dari kenaikan harga BBM subsidi  cukup besar. Ini karena tidak hanya berdampak pada putaran pertama pada inflasi administered price, tetapi juga berdampak pada putaran kedua pada transportasi serta barang dan jasa lainnya.

Jika harga Pertalite dinaikkan dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, maka akan meningkatkan inflasi sebesar 0,83 persen poin. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi berpotensi terpangkas sebesar -0,17 persen poin.

Selain itu, jika harga Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp8.500 per liter, maka akan memberikan kontribusi kenaikan inflasi sebesar 0,33 persen poin. Ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,07 persen poin.

"Indikasi ini bisa berpengaruh terhadap tingkat inflasi di tahun 2022 bisa lebih tinggi dari perkiraan saat ini sebesar 4,60 persen dan berpotensi menuju sekitar 6 persen," jelasnya.

Baca juga:
Harga Baru BBM Berlaku Mulai 14.30 WIB Siang Ini
Harga BBM Naik: Pertalite Rp10.000, Solar Rp6.800, Pertamax Rp14.500
Jokowi Ingatkan Penerima BLT BBM: Jangan Buat Beli Handphone
Muhadjir Effendy:  Pencabutan Subsidi BBM Sangat Dilematis
Pemilik Mobil Terbakar Usai Isi BBM Jadi Tersangka
Polisi Gagalkan Penyelundupan 2,7 Ton Solar Subsidi
Jokowi Memahami Bila BLT BBM Tidak Tepat Sasaran: Jumlahnya Sangat Banyak Sekali

Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada hari Sabtu (3/9). Penyesuaian harga baru BBM ini dimulai pada pukul 14.30 WIB.

"Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini jadi akan berlaku pada pukul pada 14.30 Waktu Indonesia Bagian Barat," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat konferensi Pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9).

Adapun penyesuaian harga BBM bersubsidi yang sudah berlaku adalah sebagai berikut:

Jika dulu di zaman Presiden SBY, sikap PDIP begitu keras menentang kenaikan harga BBM, di era Presiden Jokowi, sikap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu berubah tak galak seperti dulu.

Sikap PDIP di Era Jokowi

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan sikap partainya terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pihaknya mengatakan pemerintah tengah kesulitan.

"BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan. Jadi, keberpihakan PDI Perjuangan ini, kan, pada wong cilik, kepada marhaen. Tetapi pada saat yang sama, kita melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah," kata Hasto, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (2/9).

Lebih lanjut Hasti menyampaikan, PDIP ingin pemerintah mencari cara lain dalam mengatasi krisis dan kesulitan anggaran akibat adanya krisis global. Pihaknya juga meminta kenaikan harga BBM ini menjadi opsi paling akhir.

"Itu adalah opsi paling terakhir, jika tidak ada jalan lagi. Itu pun masih harus dilakukan konfrontasi dengan DPR dengan partai politik pendukung Pak Jokowi, sehingga masa-masa yang sulit ini akan dihadapi bersama dan kepentingan rakyatlah yang dikedepankan," kata Hasto.

"Berikan empowering kepada mereka, memberikan bantalan-bantalan sosial yang membuat mereka bisa melakukan recovering kepada persoalan yang selama dua tahun lebih yang memberatkan rakyat kecil akibat pandemi Covid-19," jelas dia.

PDIP Galak Tolak Kenaikan BBM di Zaman SBY

©2013 Merdeka.com

Kenaikan BBM ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Terlebih pemulihan perekonomian masyarakat Indonesia hingga ini belum dirasakan secara menyeluruh. Ini juga bukan pertama kalinya pemerintah Indonesia membuat kebijakan kenaikan harga BBM.

Sebelumnya, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga terjadi kenaikan harga BBM. Namun pada saat itu, PDIP adalah salah satu partai yang paling gencar menolak kebijakan tersebut. Bahkan, PDIP tak segan menggelar unjuk rasa hingga ke Istana agar kebijakan kenaikan harga BBM dibatalkan.

Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM ini juga sempat dilakukan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Rieke dua kali berada di tengah para demonstran guna mendesak SBY membatalkan kebijakan yang disebutnya memberatkan rakyat kecil.

Upaya menggagalkan kenaikan BBM juga terjadi di dalam gedung parlemen. Dengan sekuat tenaga, para politikus PDIP berusaha mengganjal persetujuan RAPBNP 2013 di mana salah satunya berisi pengurangan subsidi untuk BBM. Bahkan, mereka memilih walkout saat permintaannya tidak diakomodir mayoritas anggota DPR pada saat itu.

Gencar Tolak Kenaikan BBM

Selain Rieke, politikus PDIP lainnya, Ribka Tjiptaning juga mengancam pemerintahan SBY kala itu akan mengerahkan 15 ribu orang ke Istana untuk menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, massa tersebut akan dipimpinnya sendiri.

"Saya anggap perjuangan ada dua, parlemen dan ekstraparlemen. Kalau di parlemen buntu dan gagal harus gunakan langkah kedua, berjuang bersama rakyat dalam ekstraparlemen," kata Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Mereka juga membagi-bagikan buku mengenai sikap penolakan di sela-sela rapat paripurna terkait RAPBN-P 2013 tersebut. Buku berukuran sekitar 20x10 cm ini dibagikan oleh staf fraksi PDIP kepada wartawan dan orang-orang yang hadir di luar ruang rapat paripurna.

Buku tersebut berisikan usulan postur APBN-P 2013 versi PDIP melalui program pro desa, untuk menghadapi postur APBN-P 2013 yang akan disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Buku kecil ini juga disebut-sebut akan dibagikan kepada masyarakat sebagai pengetahuan.

"Kami sudah bagikan buku kecil. Kenapa PDIP mempunyai postur tandingan, karena sampai saat ini pemerintah belum menaikkan BBM dan DPR membahas APBN-P 2013," kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani.

Buku berjumlah 24 halaman itu menjabarkan detail mulai dari apa itu APBN, mengapa APBN negara defisit sehingga harus mengubah APBN dan menaikkan harga BBM. Kemudian sikap fraksi PDIP sampai usulan PDIP untuk postur APBN-P 2013.

"Kenaikan harga BBM bersubsidi hanyalah upaya pemerintah untuk memperoleh dana Rp 43 triliun yang akan digunakan untuk program pencitraan seperti BLSM dan Bansos sebanyak Rp 30 triliun," demikian kutipan buku kecil itu.

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp502,4 triliun tahun ini, yakni untuk bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik. Anggaran ini mencakup 16,2 persen dari total belanja negara tahun ini.

Pemerintah menetapkan sejumlah indikator dalam menentukan besaran anggaran subsidi dan kompensasi energi. Anggaran Rp 502,4 triliun tersebut dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD100 per barel. Asumsi lainnya yakni nilai tukar dan volume barang bersubsidi.

Subsidi dan kompensasi merupakan dua item belanja yang berbeda. Keduanya masuk dalam kelompok belanja pemerintah pusat non-Kementerian dan Lembaga (K/L).

Subsidi merupakan transfer dana dari pemerintah yang bertujuan membuat harga suatu barang atau jasa menjadi lebih murah. Dengan begitu, masyarakat bisa membayar harga atau tarif atas barang menjadi lebih murah dari harga keekonomiannya. Meski demikian, tidak semua jenis BBM disubsidi.

Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi sebesar Rp208,9 triliun. Ini terdiri atas BBM dan LPG 3 Kg sebesar Rp 149,4 triliun, naik dari pagu awal Rp 77,5 triliun. Anggaran untuk subsidi listrik naik tipis RP 3,1 triliun menjadi Rp 59,6 triliun.

"Sebagian besar adalah kompensasi karena Pertamina dan PLN tak bisa menjual pada harga pasar, tetapi harus menjual pada harga yang ditentukan, tidak pada harga keekonomian, maka diberikan kompensasi yang cukup besar," katanya dalam Webinar Sukses, Rabu (29/6).

Kompensasi BBM

Sementara itu, kompensasi merupakan dana yang dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha atas kekurangan penerimaan perusahaan akibat menanggung selisih harga jual berdasarkan formula dengan harga jual tidak berdasarkan formula. Dengan kata lain, selisih antara harga jual BBM dan listrik dengan harga keekonomian akan ditanggung perusahaan yang kemudian dikompensasi oleh pemerintah.

Badan usaha yang memperoleh dana kompensasi ini PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Adapun jenis BBM yang dikompensasi pemerintah yakni solar dan BBM penugasan pertalite, serta listrik. Bank Dunia menyebut dana kompensasi ini sebagai subsidi implisit, sementara anggaran subsidi disebut sebagai subsidi eksplisit.

Pemerintah mengalokasikan anggaran kompensasi energi tahun ini sebesar Rp 234,6 triliun. Dari nilai tersebut sebesar Rp 49,5 triliun baru akan dibayar tahun depan. Pagu ini di luar utang kompensasi tahun sebelumnya Rp 108,4 triliun. Adapun rincian anggaran kompensasi tahun ini Rp 213,2 triliun untuk BBM dan Rp 21,4 triliun untuk listrik.

Sementara itu, kompensasi BBM pada 2022 di antaranya tambahan kompensasi tahun 2022 sebesar Rp216,1 triliun. Ini dibagi kepada BBM sebesar Rp194,7 triliun dan kompensasi listrik Rp21,4 triliun. Lalu, ada kurang bayar kompensasi sampai 2021 sebesar Rp108,4 triliun. Dengan pembagian kepada BBM Rp83,8 triliun, dan listrik Rp24,6 triliun.

Sementara itu, pemerintah berencana melakukan pembayaran kompensasi tahun 2022 sebesar Rp275 triliun. Dengan pembagian untuk BBM Rp234 triliun dan listrik Rp41 triliun. Dengan begitu, total kompensasi tahun 2022, menurut data yang ditampilkannya menjadi Rp293,5 triliun dengan rincian BBM Rp252,5 triliun dan listrik Rp 41 triliun.

Baca juga:
Kesibukan Istana di Tengah Kabar Kenaikan Harga BBM
Membongkar Asal-Usul Dana Bansos Rp24,17 Triliun Segera Disebar Pemerintah
Mensos: Dana Bantalan Sosial untuk Kebutuhan Pokok, Jangan Buat Beli Rokok & Miras
Subsidi BBM Kuras Keuangan Negara, Begini Solusi Atasi Krisis Energi
Subsidi BBM Dialihkan, Jokowi Beri BLT Kepada 16 Juta Pekerja Sebesar Rp600 Ribu
Pekerja Gaji Rp3,5 Juta Bakal Dapat Subsidi Rp600.000 dari Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada pekan depan.

Menanggapi rencana kenaikan tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mempertanyakan apakah kondisi masyarakat miskin saat ini sudah siap untuk menghadapi kenaikan harga BBM.

"Masyarakat kelas menengah rentan juga akan terdampak, mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamax, tapi sekarang mereka migrasi ke Pertalite dan kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah akan korbankan belanja lain," ucap Bhima, kepada Merdeka.com, Jakarta, Jumat (19/8).

Kenaikan harga BBM, lanjut Bhima, akan berimbas kepada permintaan industri manufaktur akan terpukul, kemudian serapan tenaga kerja pun bisa terganggu hingga target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar.

Dia menambahkan, sepanjang Januari ke Juli 2022 berdasarkan data APBN Kita, serapan subsidi energi baru Rp88,7 triliun. Sementara APBN sedang surplus Rp106,1 triliun atau 0,57 persen dari PDB di periode Juli.

"Itu artinya, pemerintah juga menikmati kenaikan harga minyak mentah untuk dorong penerimaan negara. Kenapa surplus tadi tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi? Jangan ada indikasi, pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak urgen dan korbankan subsidi energi," terang Bhima.

Bhima mendorong agar pemerintah memprioritaskan revisi aturan untuk hentikan kebocoran solar subsidi yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar.

Dengan menutup kebocoran solar, jelasnya, dapat menghemat pengeluaran subsidi. Sebab, 93 persen konsumsi solar adalah jenis subsidi.

"Atur dulu kebocoran solar subsidi di truk mengangkut hasil tambang dan sawit, daripada melakukan kenaikan harga dan pembatasan untuk jenis pertalite," tegasnya.

Dampak Sosial Ganggu Investasi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, memberikan catatan mengenai kenaikan harga BBM subsidi.

Pertama, kenaikan tersebut menurut Mamit pasti akan berdampak terhadap daya beli masyarakat yaitu akan ada kenaikan harga barang dan harga jasa yang harus dibayarkan oleh masyarakat.

"Tinggal pemerintah harus memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat terdampak. Misalnya dengan memberikan BLT atau kebijakan lain bagi masyarakat rentan. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi covid19," ucap Mamit, kepada Merdeka.com, Jumat (19/8).

Kedua, kenaikan ini, lanjutnya, bisa memberikan dampak sosial di masyarakat yang berakibat bisa terganggunya iklim investasi di Indonesia.

"Aksi penolakan saya kira akan banyak dilakukan oleh elemen masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah bisa mengendalikan dari dampak sosial tersebut. Apakah bisa segera diamankan atau akan berkelanjutan. Tuntutan kenaikan upah pasti akan terjadi seiring meningkatnya beban ekonomi yang harus ditanggung," tuturnya.

"Jadi semua kita kembalikan kepada pemerintah apakah siap dengan kondisi tersebut. Kenaikan ini pastinya akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam mengatur keuangan APBN kita," tambahnya.

Mamit pun merincikan harga yang tepat untuk masyarakat yaitu dengan harga Pertalite sebesar Rp 10 ribu per liter dan untuk Solar Rp 8.500 per liter.

"Kenaikan ini buat saya cukup rasional dan tidak terlalu membebani bagi masyarakat," kata Mamit.

Lebih lanjut, untuk kenaikan inflasi menurutnya tidak akan terlalu tinggi karena kenaikan ini. "Mudah-mudahan masih di bawah 1 persen dari kenaikan BBM subsidi ini," tambahnya.

Baca juga:
Anggota DPR Minta Pemerintah Tidak Naikkan Harga BBM
Luhut: Pekan Depan, Presiden Jokowi Umumkan Kenaikan Harga BBM
Fakta Rencana Kenaikan Harga Pertalite, Termasuk Syarat Jika Ingin Dibatalkan
Sejarah Kenaikan Harga BBM Dimulai Sejak Presiden Soeharto Hingga Jokowi
Menteri ESDM Beri Bocoran Waktu Kenaikan Harga Pertalite
Pajero hingga Fortuner Antre Solar Subsidi, Gubernur Riau Minta Pakai BBM Nonsubsidi
Jokowi Umumkan Kebijakan Baru Subsidi Besok, Harga BBM Bakal Naik?

Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga BBM jenis Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter.

Harga solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian harga Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Untuk meredam dampak kenaikan harga BBM, pemerintah telah mengalokasikan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM untuk bantuan sosial dalam tiga jenis bantuan.

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150.000 sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.

Kedua, bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Ketiga, bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan dan bantuan tambahan perlindungan sosial.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum menyampaikan apakah bansos tersebut akan diteruskan hingga 2023 atau tidak.

"UU APBN masih dibahas dengan DPR. Kita mengajukan subsidi BBM sebesar Rp336 triliun dan dengan tadi kenaikan yang diumumkan, kemungkinan masih akan ada tambahan Rp100 triliun lagi karena adanya kurang bayar yang masuk ke 2023. Jadi ini nanti yang akan dibahas oleh kami dengan DPR untuk UU APBN 2020 yang akan selesai akhir September pembahasannya," ungkap Sri Mulyani.

Namun Sri Mulyani menegaskan Presiden Jokowi telah menyampaikan di dalam nota keuangan RUU APBN tahun 2023 itu sudah dicadangkan senilai Rp336 triliun untuk subsidi BBM.

Meski Harga BBM Naik, Subsidi Energi Tetap Tembus Rp653 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui meski pemerintah telah menetapkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun subsidi tetap dinikmati mereka yang memiliki mobil.

"Dana subsidi ini memang masih akan dinikmati oleh mereka yang punya mobil. Jadi memang subsidi yang melalui komoditas seperti BBM, tidak bisa dihindarkan pasti dinikmati oleh kelompok yang memiliki kendaraan yang mengkonsumsi subsidi tersebut," kata Menkeu Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu (

Pada hari ini dalam konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsi Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Sedangkan solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter mejadi Rp6.800 per liter dan Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter yang berlaku sejak Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

"Jadi subsidi kalau memang melalui komoditas yang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya kenaikan harga BBM tadi sekitar di USD 100 atau bahkan kalau pun turun ke USD 95 maka jumlah subsidi BBM dan listrik masih akan sebesar Rp647 triliun atau Rp653 triliun, kalau harganya agak menurun sedikit seperti sekarang sampai Desember," ungkap Sri Mulyani.

Pemerintah, sebut Sri Mulyani, untuk menciptakan keadilan yang lebih baik kepada kelompok 40 persen ekonomi terbawah di Indonesia maka memberikan bantuan sosial (bansos).

Baca juga:
Harga BBM Naik, Antrean Panjang Terjadi di SPBU
Detik-Detik Harga Pertalite Naik, Warga Rela Panas-panasan dan Antre Panjang di SPBU
Harga BBM Resmi Naik, Presiden Jokowi: 70 Persen Subsidi Dinikmati Masyarakat Mampu
Harga BBM Subsidi Naik Hari Ini, Cek Kondisi Stok Pertalite dan Solar Terbaru
Jokowi: Pemerintah Telah Berupaya Sekuat Tenaga Tekan Harga BBM
Jokowi Naikkan Harga BBM: Pilihan Terakhir, Keputusan yang Sulit

Pemerintah sudah tidak bisa lagi menambah anggaran kompensasi dan subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia (ICP) sejak Januari-Juli yang terus di atas USD 100 per barel. Kondisi ini membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jebol hingga Rp502,4 triliun.

Besarnya anggaran ini digunakan sebagai syok absorber dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat global. Sehingga walaupun harga minyak dunia terus meningkat, namun di tingkat konsumen di Indonesia harganya masih tetap lebih rendah dari nilai keekonomiannya.

Namun siang ini, Presiden Joko Widodo pun mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi yang mulai berlaku per 3 September 2022 pukul 14.30 waktu setempat. Harga Pertalite pun naik menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter.

Lalu harga solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian harga Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Presiden Jokowi mengaku, keputusan penyesuaian harga BBM bersubsidi adalah hal yang berat. Namun menurut dia apa daya, saat ini kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dirasa sudah tidak lagi mampu menanggu hal tersebut.

"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dari subsidi APBN," sesal Jokowi.

Bagaimana Harga BBM Negara Lain?

Kenaikan harga BBM di sejumlah negara sudah terjadi sejak lama. Tingginya harga energi ini menjadi pemicu inflasi di sejumlah negara. Lantas berapa harga bensin di luar negeri sebenarnya?

Berikut ini perbandingan harga BBM Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara yang mengutip dari laman Global Petrol Prices pada 31 Agustus 2022

1. Malaysia

Harga BBM di Malaysia untuk RON 95 setara Pertamax tercatat Rp6.784 per liter. Sedangkan untuk jenis solar sebesar Rp7.111 per liter.

2. Filipina

Harga BBM di Filipina untuk RON 95 Rp19.226 per liter. Sedangkan untuk jenis solar Rp18.915 per liter.

3. Hong Kong

Harga BBM di Hongkong untuk RON 95 Rp19.226 per liter. Sedangkan untuk jenis solar Rp144.258 per liter.

4. Thailand

Harga BBM di Thailand untuk RON 95 Rp18.692 per liter. Sedangkan untuk jenis solar Rp14.282 per liter.

5. Vietnam

Harga BBM di Vietnam untuk RON 95 Rp15.990 per liter. Sedangkan untuk jenis solar Rp15.188 per liter.

6. Laos

Harga BBM di Laos untuk RON 95 Rp25.328 per liter. Sedangkan untuk jenis solar Rp18.365 per liter.

7. Singapura

Harga BBM di Singapura untuk RON 95 Rp29.100 per liter. Sedangkan untuk jenis solar Rp29.204 per liter.

Baca juga:
Perbandingan Harga BBM Indonesia dan Negara-Negara Asia Tenggara
Momen SPBU Ganti Harga BBM Terbaru Usai Pengumuman Kenaikan Harga
Harga BBM Naik, Pembatasan Pembelian Pertalite Pakai MyPertamina Tetap Berlaku
Harga BBM Naik, Antrean Panjang Terjadi di SPBU
Detik-Detik Harga Pertalite Naik, Warga Rela Panas-panasan dan Antre Panjang di SPBU
Harga BBM Resmi Naik, Presiden Jokowi: 70 Persen Subsidi Dinikmati Masyarakat Mampu