Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan senior politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan sering melakukan komunikasi dan pertemuan. Komunikasi itu, semakin intens usai deklarasi Partai NasDem terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada 3 Oktober 2022.

Senior politik tersebut adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK).

Intensitas komunikasi para king maker atau istilah bagi orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam suksesi seorang pemimpin ini beragam. Mulai dari bertatap muka langsung, telepon, atau video call.

"Kalau ketemu sering, telepon-teleponan kan sekarang, sudah ada video call. Ya sudah sekarang ketemunya lewat video call," kata Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya saat ditemui di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (8/2).

Pertemuan para king maker itu juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar. Dia menyebut, di berbagai kesempatan yang berbeda antara SBY, JK, dan Surya Paloh sering bertemu untuk membahas terkait situasi nasional jelang kontestasi demokrasi di 2024 hingga soal koalisi.

"Pak SBY pernah bertemu dengan pak JK dan Pak Surya Paloh beberapa kali dalam kesempatan yang berbeda. Tentunya di antara tokoh-tokoh tersebut saling bertukar pandangan mengenai situasi nasional. Dan tentunya pasti ada kesempatan untuk sedikit membicarakan soal itu (Pilpres dan koalisi)," kata Renanda.

Bahas Pencapresan Anies hingga Koalisi 2024

Terlebih, kata Renanda, ketiga king maker ini sering membahas soal pencapresan Anies Baswedan. Saat ini, Anies menjadi sosok yang telah mendapatkan tiket yang cukup untuk maju di Pilpres 2024.

Hal itu, usai Demokrat dan PKS kompak mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres 2024.

"Pastinya soal pencapresan Anies juga menjadi salah satu topik yang dibahas," ujar Renanda.

Lebih lanjut, dia memastikan, bahwa ketiga tokoh tersebut telah memiliki persamaan pandangan terhadap pencapresan Anies di 2024 mendatang.

"Dan khusus mengenai hal ini (pencapresan Anies) saya kira ketiga tokoh tersebut telah memiliki kesamaan pandangan," imbuhnya.

Catatan Pertemuan Para King Maker

Pertemuan king maker diawali saat SBY bertandang ke markas NasDem bertemu Surya Paloh. Keduanya banyak bernostalgia soal kebersamaan mereka pada Pilpres 2004 hingga soal Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan pertemuan tersebut berlangsung hangat, diselingi guyon, dan banyak membahas hal-hal personal. Johnny tidak menepis bila SBY dan Paloh juga membahas upaya menyukseskan Pileg, Pilpres dan Pilkada Serentak 2024.

"Ini pertemuan dua sahabat lama bang Surya Paloh dan Pak SBY yang sebetulnya bersifat sangat privat. Banyak guyonan sebagai manifestasi kedekatan personal seperti kebersamaan pra dan selama Pilpres 2004 yang lalu, dengan berbagai pengalaman menarik namun berhasil dan sukses," ujar Plate dalam keterangannya 6 Juni lalu.

Selanjutnya, SBY bertemu dengan JK di Cikeas, Bogor pada 23 Juni 2022. Kedua tokoh tersebut saling bertukar pikiran soal masalah bangsa dan politik terkini.

Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkapkan, partainya telah mendiskusikan kader-kader internal yang akan maju di pemilihan gubernur (Pilgub) DKI 2024. Gembong mengatakan, terdapat empat kader yang sudah dipersiapkan.

“Dalam diskusi internal partai, kita sudah mendiskusikan beberapa kepala daerah yang kita anggap berhasil memimpin daerahnya. Salah satunya adalah Mas Gibran (Rakabuming Raka). Para kepala daerah dari PDIP yang kita anggap berhasil memimpin daerahnya, seperti Mas Gibran, Bu Risma (Tri Rismaharini), Pak Hendi (Hendrar Prihadi) yang sekarang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Mas Anas (Azwar Anas) yang sekarang di Menpan RB,” kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/2).

Gembong juga mengungkapkan, pihaknya masih berfokus di calon-calon internal. Sebab, katanya, partai bertugas untuk mencetak calon pemimpin.

“Kita masih berkutat di internal, khususnya kepala daerah dulu. Ya tugas partai kan adalah untuk mencetak kader kan, tugas partai mencetak calon pemimpin. Kewajiban kita menghadirkan hasil dari rekrutmen yang dilakukan oleh partai. Kemudian, kita munculkan sebagai pemimpin, supaya fungsi partai betul-betul efektif,” tambah Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini.

Lebaran kedua, Ketum Gerindra Prabowo Subianto memilih berkunjung ke Kantor Gubernur Jawa Timur pada 4 Mei lalu. Prabowo ingin bersilaturahmi dengan Khofifah Indar Parawansa.

Dibalut suasana Lebaran, Prabowo didampingi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadad. Mereka melakukan pertemuan tertutup dengan Khofifah.

"Kebetulan saya sedang berada di Jatim sowan kepada tokoh-tokoh di sini dalam rangka lebaran, menjenguk sahabat-sahabat lama saya. Saya merasa perlu sowan ke Ibu Gubernur Khofifah," kata Prabowo usai pertemuan.

Tak cuma Prabowo, Khofifah juga ditemui oleh berbagai tokoh politik lainnya, Termasuk Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Jauh sebelum Prabowo, Menko Perekonomian itu telah melakukan pertemuan tertutup lebih dulu dengan Khofifah.

Mengelak bicara Pemilu 2024, Airlangga mengakui selama ini hubungan dengan Khofifah sangat baik karena pernah duduk di satu komisi saat sama-sama menjabat anggota DPR RI.

"Di Pemilihan Gubernur lalu, Golkar juga mengusung Khofifah-Emil Dardak. Jadi memang komunikasinya baik. 2024 juga masih agak jauh," kata Airlangga, Kamis 13 Januari 2022 lalu.

Peneliti SMRC, Saidiman Ahmad mengakui apabila Khofifah bisa jadi penentu kemenangan di Pemilu 2024. Oleh sebab itu, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ingin sekali meminang Khofifah.

"Ya, saya kira itu alasannya. Selain itu, Jawa Timur juga menjadi representasi kelompok Islam NU yang cukup besar," kata Saidiman saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (21/1).

Sekedar informasi, Khofifah adalah ketua Muslimat NU. Diperkirakan anggota Muslimat NU mencapai 32 juta anggota di seluruh Indonesia.

Survei Membuktikan

Mengutip hasil survei Poltracking Indonesia Desember 2022, elektabilitas para bakal Capres masih bersaing ketat. Belum ada yang dianggap menang mutlak. Sehingga, sosok Cawapres dianggap sangat menentukan kemenangan.

Jakarta

Di Jakarta misalnya, dalam simulasi tiga nama Capres, Anies Baswedan unggul 49,6 persen. Ditempel Ganjar Pranowo 27,5 persen dan Prabowo Subianto 15,7 persen.

Sementara elektabilitas Cawapres: AHY (24,7%), Erick Thohir (17,2%), Ridwan Kamil (16,3%), Sandiaga (14,5%), Khofifah (4,5%).

Banten

Di Banten, dengan simulasi tiga nama hasilnya: Anies Baswedan unggul 47,6 persen, Prabowo 28,5 persen, Ganjar Pranowo paling buncit 16,1 persen.

Cawapres di Banten: AHY (29,3%), Ridwan Kamil (16,2%), Sandiaga (13%), Erick Thohir (10,7%), Cak Imin (6,2%), Khofifah (3,3%).

Jawa Barat

Jawa Barat, Anies Baswedan unggul 36,3 persen, Prabowo 30,8 persen dan Ganjar 18,7 persen.

Sementara Cawapres, Ridwan Kamil (27,2%), AHY (13,4%), Erick Thohir (8,4%), Sandiaga (5,2%), Aher (4,7%), Andika Perkasa (3,3%), Cak Imin (2,9%), Ahmad Syaikhu (2,5%), Khofifah (2%).

Jawa Tengah

Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menang besar dengan 71,4 persen. Prabowo hanya 10,8 persen dan Anies Baswedan 9 persen.

Cawapres di Jateng: Erick Thohir (23,1%), Ridwan Kamil (11,8%), Sandiaga (8,7%), Khofifah (7 persen), AHY (4,3%), Mahfud MD (4,2%).

Jawa Timur

Di Jawa Timur, Ganjar unggul 36,1 persen, Prabowo 25,5 persen dan Anies Baswedan 19,6 persen.

Cawapres di Jatim: Khofifah (17,4%), Erick Thohir (17,2%), Ridwan Kamil (9,1%), AHY (7,6%), Cak Imin (7,5%), Sandiaga (5,2%).

Saidiman menjelaskan, provinsi Jawa Timur sangat penting dalam pemilihan presiden. Dalam dua kali pemilihan presiden sebelumnya, Jatim selalu menjadi penentu kemenangan.

"Ada kecenderungan Jawa Barat lebih dominan pemilih Prabowo dan Anies, sementara Jawa Tengah adalah basis Ganjar. Jawa Timur menjadi penentu," tegas dia.

PDIP Dekati Khofifah

10 November 2022 lalu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bertemu dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan digelar di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi yang juga kader PDIP.

Menurut Hasto, pertemuan dengan Khofifah dan Eri yang digelar secara tertutup itu membahas hal-hal strategis dan politis.

"Tentu saja kita membahas hal-hal yang sangat strategis, banyak hal yang sifatnya rahasia," kata Hasto usai pertemuan.

Menurut Hasto, PDIP dan Khofifah memiliki kesamaan kultur dan kedekatan sejak lama oleh karena itu peluang untuk bekerja sama sangat luas di masa depan.

"Hubungan kami dengan Mbak Khofifah kan memiliki basis kultural, apalagi beliau dari keluarga besar nahdliyin, ya berbagai bentuk kerja sama juga terbuka bagi masa depan," kata dia.

Apalagi, lanjut Hasto, Khofifah memiliki rekam jejak dan kompetensi yang lengkap sebagai politisi. "Kalau kita lihat rekam jejak Bu Khofifah, beliau kan sangat lengkap ya. Zaman Gusdur Presiden beliau sudah menjadi Menteri, kemudian Pak Jokowi periode pertama Beliau juga menjadi menteri, pernah menjadi DPR bahkan kami, saya pernah satu komisi, cukup lengkap," kata dia.

Hasto menyebut saat ini PDIP mendorong agar kerjasama dengan NU dan Nahdliyin tetap terjaga. "Tetapi saat ini kita dorong ya bagi PDIP khususnya adalah bagaimana terutama kerja sama di Jatim dengan keluarga besar nahdliyin dan beliau adalah bagian dari itu," pungkas dia.

Pertemuan Anies dan Khofifah

Anies Baswedan juga bukan orang baru bagi Khofifah. Bahkan sebagai sesama kepala daerah, keduanya juga kerap bertemu langsung.

Khofifah mengakui komunikasi dengan Anies cukup baik. Khususnya antara Pemprov Jatim dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Dulu kita sama-sama jubir (kampanye Jokowi-JK)," ujar Khofifah sembari tertawa usai bertemu Anies di Jatim 25 April 2021

Namun, Anies dan Khofifah membantah pertemuan tersebut membahas tentang persiapan Pemilu 2024. Tapi lebih kepada kerjasama Pemprov Jakarta dan Timur.

Baca juga:
PAN Nilai Erick Thohir Sosok Cawapres Mampu Wujudkan Ekonomi Kerakyatan
PKS Tidak Masalah AHY Jadi Cawapres: Pokoknya Calon yang Pas dengan Anies
Memaknai Gestur Politik Jokowi Beli Baju Warna Merah, Kuning, & Hijau Jelang Pemilu
Jaket Kuning Ridwan Kamil
PKB Bakal Minta Masukan Ulama Jika Cak Imin Tak Jadi Cawapres Prabowo

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah resmi menjadi anggota Partai Golkar. Kursi wakil ketua umum bidang penggalangan pemilih diberikan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Bergabungnya Ridwan Kamil dinilai akan memberikan dampak strategis bagi partai berlambang beringin itu. Begitu juga Ridwan Kamil mendapatkan keuntungan dari Golkar. Hubungan RK dan Golkar dinilai bakal terjadi simbiosis mutualisme. Pertama, Ridwan Kamil bisa menjadi penarik suara alias vote getter kepada Golkar.

"Dengan bergabungnya Kang Emil ke Golkar, dia menjadi vote getter, pemeroleh suara," ujar Direktur Riset Indonesia Political Research dan Consulting (IPRC), Leo Agustin kepada wartawan, Kamis (19/1).

Menurut Leo, Golkar butuh kekuatan untuk menambah suara di beberapa daerah. Ridwan Kamil dinilai punya pengaruh di Jawa Barat. Apalagi tokoh yang dikenal dekat dengan kelompok muda.

"Golkar harus mencari orang orang terbaik di daerah-daerah. Salah satu yang terbaik di Jabar adalah Kang Emil, dia bukan cuma dicintai oleh Ibu Ibu muda, tetapi juga pemuda dan pemilih milenial," jelas Leo.

Sementara itu, Ridwan Kamil juga punya keuntungan sendiri bergabung dengan partai berlambang beringin. Golkar bisa jadi mesin bagi Ridwan Kamil untuk kampanye bahkan mendongkrak keterpilihannya.

"Kang Emil perlu sandaran, mau tidak mau yang bisa mendukung beliau dalam berbagai kebijakan, baik di level lokal maupun nasional. Bukan hanya sandaran, Kang Emil membutuhkan mesin politik yang bisa mendongkrak suaranya," ujar Leo.

Misal Ridwan Kamil tidak berlaga di Pilpres 2024, terbuka baginya untuk menyiapkan diri maju di Pilgub Jawa Barat 2024.

"Ada kesempatan beliau buka hanya menggunakan mesin partai Golkar untuk mengkampanyekan di level nasional, tetapi bisa untuk level provinsi," kata Leo.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan jajarannya belakangan sibuk bertemu elite partai politik lain. Teranyar, Surya Paloh menerima jajaran pengurus PKS di kantor DPP NasDem, Jumat (3/2).

Hadir dalam pertemuan kemarin, Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, hingga Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf. Sementara, Surya Paloh didampingi Ketua DPP NasDem Willy Aditya dan Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto.

Sebelumnya, Paloh juga menemui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar pada Rabu (1/2). Beberapa waktu lalu, dia juga telah menemui Jokowi.

Tidak hanya itu, bakal calon presiden NasDem Anies Baswedan mendadak menemui Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Kamis (2/2), dua hari lalu. Anies turut ditemani tim kecil NasDem, PKS, dan Demokrat.

Petinggi NasDem pun sempat menyambangi Sekretariat Bersama Gerindra-PKB dan bertemu para elitenya.

Komunikasi Politik

Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan, pertemuan dengan partai-partai di luar yang sedang dijajaki koalisi merupakan komunikasi politik biasa. Meski NasDem sedang melakukan penjajakan dengan Demokrat dan PKS, komunikasi dengan partai politik lain perlu dilakukan.

"Bahwa ada dinamika ini itu bagian, misalnya dipertanyakan 'kok Pak Surya ke Golkar' loh itulah kita, itulah seharusnya partai politik. Harus berkomunikasi dengan siapa pun, kok waketum ke Sekber Gerindra-PKB ya itu kan bagian dari komunikasi politik yang memang seharusnya," ujar Sugeng, Jumat (3/2).

NasDem pun terbuka untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tidak masalah walau PDIP yang memiliki sikap berbeda soal capres.

Menurut Sugeng, pertemuan partai politik itu bukan hanya untuk kepentingan koalisi semata. Tetapi untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas politik.

"Justru kita semuanya harus menciptakan kondusivitas bangsa, kaya hari ini tadi, kita tidak membahas misalnya kepentingan koalisi semata, kita bahas justru kepentingan bangsa, sehingga bagaimanapun secara solid kita memberi kontribusi lebih bagi stabilitas, misalnya apa, dalam berdiskursus kita sepakati menghindari hal-hal yang sifatnya menegasi satu sama lain," ujarnya.

NasDem sejauh ini sudah memegang tiket pencapresan untuk Anies. Yaitu koalisi yang mengusung perubahan bersama Demokrat dan PKS. Saat ini tim kecil NasDem, Demokrat dan PKS tinggal menunggu momentum waktu yang tepat deklarasi koalisi mengusung Anies Baswedan.

"Sudah semua, itu kan fungsinya tim kecil, kami yang menyiapkan, tinggal kita cari momentum hari bulan tanggal yang baik aja," ujar Sugeng.

Koalisi NasDem, Demokrat dan PKS ini memang sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden 115 kursi di DPR. NasDem, memiliki 59 kursi, Demokrat 54 kursi dan PKS 50 kursi, sehingga ditotal telah mencapai 163 kursi.

Meski sudah memiliki tiket yang cukup, NasDem terbuka agar mengajak partai politik lain untuk bergabung. Maka komunikasi politik itu terus dilakukan.

"Itulah kenapa kami komunikasi. Tapi tidak menutup komunikasi dengan siapa pun, termasuk tadi apakah dengan PDI. Insyallah kalau memang proses itu akan ke sana, kenapa tidak. Justru kami-kami ini yang di samping Pak Surya harus membuka jalan ke situ. Nggak boleh kita saling menutup diri," jelas Sugeng.

Ingin Tetap Dekat Jokowi

Pengamat politik Ujang Komarudin memandang safari politik Surya Paloh memang tidak lain untuk mengamankan pencalonan Anies. Dia bertemu PKS dan Demokrat agar kursi Anies dapat dipenuhi. Termasuk juga dengan Gerindra-PKB dan Golkar yang sampai saat ini belum juga melakukan deklarasi calon presiden meski sudah membentuk koalisi.

"Jadi dengan PKS dan Demokrat agar bisa mengusung Anies," ujar Ujang.

Menurutnya, Paloh dan NasDem juga belakangan menemui Gerindra-PKB sampai Golkar karena partai pendukung pemerintah terlihat marah kepada NasDem. Sebab, NasDem akrab dengan partai oposisi yaitu Demokrat dan PKS.

"NasDem dianggap dekat dengan PKS Demokrat maka partai koalisi Jokowi marah, maka disambangi juga Golkar sebelumnya Gerindra-PKB, katanya mau datang ke PDIP," kata Ujang.

Hal ini dilakukan NasDem karena ingin tetap dekat dengan Presiden Joko Widodo yang didukungnya sejak periode pertama. Tetapi sikap NasDem itu bertentangan dengan Jokowi yang terlihat akan mendukung calon presiden yang berbeda.

"Saya melihatnya Nasdem ingin tetap bersama dengan Jokowi, dekat dengan Jokowi tapi di saat yang sama juga ingin mengusung Anies tapi ini enggak ketemu dengan Jokowinya," tutup Ujang.

Ikuti perkembangan terkiniseputar berita pemilu 2024 hanya di merdeka.com.

Baca juga:
Kedua Kalinya Paloh dan Luhut Bertemu Empat Mata, Bahas Apa?
Temui Golkar, NasDem Dinilai Masih Nyaman Bersama Koalisi Pemerintah
Usai Bertemu Surya Paloh, PKS ingin Berkontribusi Lebih Besar untuk Koalisi Anies
Mempererat Hubungan, PKS Silaturahmi ke NasDem
Elite PKS & Surya Paloh Bahas Politik Tingkat Tinggi juga Deklarasi Koalisi Perubahan
NasDem Sebut Paloh Ingin Ketemu Megawati Bukan Bahas Capres: Sudah Deklarasi Anies
Tanpa Ahmad Syaiku, PKS Temui Surya Paloh Bahas Iklim Pemilu 2024

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memprediksi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan masuk dalam putaran kedua Pilpres 2024. Prediksi ini terjadi jika ada tiga atau empat pasangan capres dan cawapres yang bertarung.

Hal itu Saiful sampaikan dalam ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode 'Pilpres Putaran Kedua: Ganjar vs Anies?'.

Alasan utama mengapa Ganjar dan Anies yang berpotensi besar masuk putaran kedua karena dalam satu setengah tahun terakhir, Ganjar terus konsisten mendapatkan suara teratas, Prabowo cenderung melemah, dan Anies cenderung menguat. Pada putaran kedua, Ganjar lebih unggul dari Anies.

Dari survei Mei 2021 sampai Desember 2022, Prabowo cenderung menurun. Dari 34,1 persen pada survei Mei 2021 menjadi 26,1 persen di Desember 2022. Sementara Ganjar cenderung naik dari 25,5 persen menjadi 33,7 persen di periode yang sama. Anies juga cenderung naik walaupun tidak sekuat Ganjar, dari 23,5 persen menjadi 28,1 persen.

Dalam survei Desember 2022, Ganjar mendapatkan suara 43,3 persen sementara Anies 40,5 persen. Ada 16,2 persen yang belum menentukan pilihan. Saiful menjelaskan bahwa angka 16,2 tersebut belum diketahui akan ke siapa. Karena itu, posisi Ganjar dan Anies di data ini seimbang karena selisihnya di bawah margin of error 3,1 persen.

"Kemungkinan yang masuk ke putaran kedua adalah Ganjar dan Anies," kata Saiful dalam keterangannya, Kamis (2/1).

Namun, Saiful melanjutkan saat ini pengetahuan masyarakat terhadap Anies jauh lebih besar dibanding terhadap Ganjar. Jika sudah sosialisasi, pengetahuan publik pada kedua nama tersebut akan relatif sama.

"Hasil analisa terhadap data survei SMRC Desember 2022 menunjukkan, jika tingkat kedikenalan Anies dan Ganjar sama, maka hasil elektabilitas keduanya mengalami perubahan, Ganjar naik menjadi 52,4 persen, Anies 39,5 persen," tegas Saiful.

Bakal calon presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan akhirnya mendapat tiket untuk bertarung di Pilpres 2024 setelah Partai Demokrat dan PKS menyatakan dukungan. Dukungan ketiga partai membuat syarat presidential threshold terpenuhi. Lantas, siapa lawan seimbang Anies?

Kepastian mantan gubernur DKI Jakarta mendapat tiket capres setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan dukungannya kepada Anies pada 26 Januari 2023.

Selang beberapa hari, PKS juga menyatakan dukungan setelah petinggi PKS menemui Ketua Majelis Syura Salim Segaf Al Jufri di Turki.

Pengamat Politik Ujang Komarudin memprediksi lawan Anies yang seimbang pada Pilpres 2024 di antaranya Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDIP Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, Ganjar dan Prabowo memiliki elektabilitas tinggi di berbagai lembaga survei.

"Kalau kita melihat realitas objektif dari hasil survei politik, jadi kalau boleh saya katakan lawan seimbang dari Anies yakni Ganjar dengan pasangannya ataupun Prabowo dengan pasangannya," kata Ujang, saat dihubungi merdeka.com, Minggu (5/2).

"Karena bagaimana pun yang memiliki elektabilitas yang tinggi maka potensi besar untuk menjadi lawannya yang tangguh, lawan yang kuat," sambungnya.

Tak hanya menjadi lawan seimbang, Ganjar dan Prabowo juga bisa menjadi lawan yang berat bagi Anies di Pilpres 2024 mendatang.

Sebab, Anies, Ganjar dan Prabowo menurut hasil survei saling kejar-mengejar di posisi teratas hasil survei.

"Saat ini tiga besar diperoleh Anies, Ganjar dan Prabowo selalu bolak-balik dari tiga nama itu jadi kalau kita bicara lawan anies yang paling berat Ganjar dengan pasangannya dan Prabowo dengan pasangannya," imbuh Ujang.

Hasil survei Elektabilitas capres 2024

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat dalam simulasi tiga capres, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat didukung 33,7 persen dari publik. Sementara Anies Baswedan 28,1 persen, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 26,1 persen.

Hasil serupa juga diungkapkan oleh lembaga survei Poltracking Indonesia, yang mana Ganjar Pranowo menjadi kandidat calon presiden dengan elektabilitas tertinggi jika Pilpres dilakukan saat ini.

Tercatat, ada 28,3 persen responden yang memilih Ganjar dalam simulasi 20 nama. Kemudian Anies Baswedan menyusul di urutan kedua dengan elektabilitas sebesar 24,9 persen. Lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didukung oleh 23,1 persen responden.

Sementara, Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei elektabilitas capres 2024. Hasilnya, 31,7 persen responden menyatakan memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, disusul pemilih Anies Baswedan 23,9 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 23 persen.

Beranjak dari tempat duduknya, Prabowo Subianto langsung ambil sikap sempurna sembari hormat. Namanya disebut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat HUT Perindo ke-8 pada Senin 7 November 2022 lalu.

Dua kali Prabowo diledek Jokowi dalam acara itu. Pertama karena jabatannya sebagai Menhan dan Ketum Gerindra. Kedua, prediksi Jokowi tentang jatah Prabowo di Pemilu 2024.

Dalam sepekan terakhir, Jokowi sudah dua kali memuji Prabowo. Pada 3 November 2022, Jokowi bahkan terang-terangan mendukung Prabowo saat menghadiri acara Indo Defence 2022, di JI Expo Kemayoran Jakarta. Meski tak terang, maksudnya dukung Capres atau Menteri Pertahanan.

"Sudah sejak awal, kok restu, restu (maju Pemilu 2024). Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau (Prabowo)," kata Jokowi. Prabowo yang berdiri di sampingnya langsung meluruskan. "Ini pertahanan," katanya.

Hubungan Jokowi dan Prabowo dianggap kian semakin dekat. Jokowi pun diyakini nyata akan mendukung Prabowo di Pemilu 2024.

Seorang Politikus Partai Gerindra menceritakan, setidaknya dua kali dalam pertemuan internal, Prabowo menegaskan komitmen dan loyalitasnya kepada Presiden Jokowi.

Periode 2021 misalnya. Saat Prabowo mengumpulkan sejumlah elite parpol ke Hambalang. Di sana Prabowo perintahkan Gerindra harus loyal pada Jokowi. Prabowo menganggap, Jokowi punya niat yang bagus dan lurus untuk membangun bangsa ini.

"Prabowo menyatakan kita loyal dan mendukung Pak Jokowi," ujar sumber merdeka.com. Padahal, pertemuan saat itu membahas wacana presiden tiga periode. 20-an kader Gerindra yang hadir di sana kompak menolak 3 periode.

Prabowo juga pernah mengumpulkan para anggota Fraksi Gerindra di rumahnya, Kertanegara, Jakarta Selatan. Lagi-lagi, dalam pertemuan tertutup itu, Prabowo meneguhkan komitmen Gerindra harus loyal kepada Presiden Jokowi. "Lu harus tegak lurus dengan gua dan gua tegak lurus dengan Jokowi," kata sumber yang hadir dalam pertemuan itu.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan dirinya akan tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait siapa yang akan dicalonkan di Pilpres 2024 mendatang. Termasuk, jika dirinya tidak dicalonkan PDIP.

"Tegak lurus dengan ketua umum semua, tanpa terkecuali. Semua tegak lurus pada keputusan dan itulah yang sudah menjadi keputusan kongres itu prerogatif penuh ibu ketua umum," kata Ganjar di Sekolah Partai PDIP, Jumat (17/6).

Sementara terkait Rakernas NasDem di mana akan nama dia menjadi dua besar nama capres yang akan didukung, Ganjar menyebut bahwa dirinya menghormati namun tetap tegak lurus pada Mega.

"Ya semua orang bisa memberikan (dukungan), kami menghormati partai apapun begitu ya, karena saya anggota PDIP tentu keputusan tegak lurus pada ibu ketum itu sudah menjadi rumus seluruh anggota partai," kata dia.

Nasi goreng racikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi menu utama. Persamuhan dua petinggi partai malam itu berlangsung hangat. Perbincangan isu-isu politik, salah satunya koalisi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sosial (PKS) menjadi topik utama.

Rabu 21 Desember 2022, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY menjamu Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dua jam lamanya keduanya berbincang. Beberapa elite kedua partai 'oposisi' juga tampak hadir.

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, pertemuan itu merupakan silaturahmi antara dua sahabat untuk memperkokoh kebersamaan Partai Demokrat dan PKS dalam perjuangan politik ke depan.

Melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Riefky mengungkapkan, SBY dan Salim membahas isu-isu terkini nasional maupun internasional.

"Kami membahas berbagai isu terkini yang menjadi perhatian rakyat, bahkan juga perhatian dunia internasional. Ini termasuk isu penundaan pemilu yang belakangan diembuskan lagi," kata dia Kamis 22 Desember lalu.

Namun, sumber merdeka.com di Partai Demokrat menceritakan, dalam pertemuan itu, SBY dan Salim menyinggung soal nasib koalisi bersama Partai NasDem yang tak kunjung dideklarasikan.

Salah satu isu yang mengganjal adalah soal kepastian calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Disebutkan, koalisi bakal bubar di tengah jalan jika cawapres yang diputuskan bukan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sementara PKS yang menyorongkan nama Ahmad Heryawan (Aher) belakangan melunak.

"Demokrat dan PKS maunya deklarasi koalisi diumumkan sepaket dengan nama capres dan cawapres yang diusung," ujar sumber tersebut kepada merdeka.com.

Disebutkan juga, PKS tidak lagi ngotot mengusung Aher sebagai cawapres. Sebagai gantinya, PKS mendapat jatah sejumlah pos menteri penting di kabinet. "PKS minta struktur kabinet langsung disusun saat kesepakatan koalisi diumumkan," ujarnya.

Sumber itu juga menambahkan, di internal NasDem muncul faksi yang menginginkan cawapres pendamping Anies berasal dari luar koalisi. Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali disebut sebagai pendukung usul itu.

Sebagai exit plan, sumber itu menyebut, Demokrat dan PKS mempertimbangkan opsi bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), jika NasDem tak menyepakati duet Anies-AHY.

Dari kabar yang didengar sumber tersebut, koalisi Golkar-PAN-PPP menawarkan posisi cawapres untuk AHY, sementara PKS akan mendapatkan bantuan logistik untuk kampanye Pemilu 2024.

Seolah menggambarkan tarik-ulur soal cawapres seperti yang diceritakan sumber itu, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menegaskan sikap partainya terhadap kelanjutan koalisi bersama PKS dan NasDem.

Saat acara Perayaan Natal Nasional Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu 8 Januari lalu, AHY menegaskan pengumuman deklarasi harus komplet. AHY ingin nama capres dan cawapres diumumkan sekaligus.

"Kami berharap tentunya koalisi ini terbentuk, ya sudah dengan satu paket yang menentukan. Menentukan dalam arti untuk membawa perubahan dan perbaikan itu. Pada akhirnya masyarakat bertanya lalu siapa?" ucapnya.

Dengan langsung mengumumkan nama capres dan cawapres yang diusung, AHY menyatakan, masyakarat akan mendapat pilihan dan yakin dengan calon pemimpin yang akan mereka dukung. "Siapa tokohnya? Oleh karena itu, idealnya kita mendeklarasikan koalisi sekaligus deklarasi capres dan cawapres," sambung AHY.

Untuk itu, AHY mengungkapkan, tahun 2023 ini akan menjadi penentu nasib koalisi.

"Tapi sekali lagi waktunya momentumnya terus kita create dan terus kita songsong ke sana. Saya tidak bisa jelaskan ke sana, kapan waktu definitifnya. Tapi yang jelas kami terus secara serius membahas dan tentunya perkuat silaturahmi dan komunikasi politik di antara kami bertiga," ujarnya.

Soal desakan deklarasi komplet yang diinginkan AHY, Waketum NasDem Ahmad Ali yang dikonfirmasi merdeka.com menegaskan, Koalisi Perubahan yang dibangun bersama Demokrat dan PKS bersifat setara. Artinya, kata Ali, tidak boleh salah satu partai memaksakan keinginan untuk mencalonkan kadernya.

"Kalau demikian (harus AHY) berarti memaksakan kehendak. Karena kita belum menyepakati itu (soal cawapres). Saya tidak membayangkan kalau kemudian partai koalisi ini kemungkinan akan terdiri dari tiga partai memaksakan masing-masing punya cawapres," ujarnya.

"Kalau demikian, akan sulit diwujudkan koalisi tersebut," imbuh Ali.

Ali juga menanggapi keinginan Demokrat agar Deklarasi dilaksanakan pada bulan Februari. Bagi NasDem, keputusan itu dikembalikan kepada masing-masing partai.

"Lebih cepat lebih baik. Tapi yang masalah bukan Partai NasDem. Yang masalahnya kita kemudian ingin deklarasi bersama tapi memberikan syarat, itulah yang sulit," ujarnya.

Cawapres Favorit Versi Survei

Tiga nama capres yang terus menguat di urutan teratas sejumlah lembaga survei masih berkutat pada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Peta koalisi pun masih cair meski beberapa partai mulai berkubu.

Sementara itu, nama-nama bakal cawapres masih dinamis. Dari beberapa survei, empat nama yang bersaing adalah, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono. Ada juga nama Muhaimin Iskandar, Khofifah Indar Parawansa, Airlangga Hartarto, hingga Puan Maharani.

©2022 Merdeka.com/Grafis : Amar Choiruddin

Berdasarkan survei elektabilitas yang dirilis Poltracking Indonesia pada Desember lalu, dalam simulasi 10 nama cawapres, Erick Thohir unggul dengan angka 16,2 persen. Ridwan Kamil menempel ketat di angka 15,1 persen. Kemudian AHY (12 persen), Sandiaga Uno (9,4 persen). Khofifah dan Cak Imin mendapat angka yang sama 5,7 persen.

Beberapa nama lainnya seperti Puan Maharani, Mahfud MD, Andika Perkasa, Airlangga Hartarto, mendapatkan angka elektabilitas di bawah 5 persen.

Sementara hasil survei Indikator Politik Indonesia yang digelar awal Desember lalu, dalam simulasi 9 nama cawapres, Ridwan Kamil paling banyak dipilih responden sebesar, 24,1 persen. Kemudian Sandiaga Uno 14,8 persen, AHY 13,6 persen, Erick Thohir 10,3 persen, dan Khofifah 7,6 persen. Sisanya hanya mendapat angka sekitar 5 persen atau lebih rendah.

Hasil ini menunjukkan, secara umum dukungan terhadap calon wapres tidak banyak berubah dari survei-survei Indikator sebelumnya.

Dari pendalaman survei yang dilakukan Indikator, basis pemilih Anies lebih memilih AHY dan Ridwan Kamil sebagai cawapres. Sedangkan basis pemilih Ganjar menyukai Ridwan Kamil dan Erick Thohir sebagai cawapres. Untuk capres Prabowo, basis preferensinya terhadap cawapres mengarah kepada Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno.

Mengukur Peluang Cawapres dari Basis Pemilih Parpol dan Capres

Poltracking menyebut, variabel cawapres menjadi sangat menentukan peluang kemenangan. Poltracking mendasarkan tesis ini pada hasil Pilpres 2009 dan 2014. Berdasarkan tendensi kedekatan dengan elite politik dan king maker pilpres 2024, Poltracking memetakan 10 sosok cawapres potensial.

Dari tren terbaru elektabilitas 10 cawapres potensial berdasarkan survei terbaru Poltracking, nama Erick Thohir mengalami kenaikan elektabilitas cukup signifikan. Demikian juga dengan Ridwan Kamil. Sementara AHY cenderung stabil. Penurunan elektabilitas justru dialami Sandiaga Uno.

Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD mengalami kenaikan. Khofifah dan Airlangga cenderung stabil, sedangkan Puan Maharani dan Andika Perkasa cenderung mengalami penurunan.

Dari penelusuran basis pemilih parpol, ditemukan bahwa pemilih PDIP dan PAN mayoritas memberikan pilihan pada cawapres Erick Thohir. Pemilih Golkar dan PPP mayoritas memberikan pilihan pada cawapres Ridwan Kamil. Pemilih NasDem dan Demokrat mayoritas memberikan pilihan pada cawapres AHY. Pemilih PKB mayoritas solid memberikan pilihan pada cawapres Muhaimin Iskandar.

Sementara pemilih Gerindra terbelah dukungannya antara Erick Thohir, Muhaimin Iskandar dan Sandiaga Uno. Pemilih PKS juga mendua antara AHY dan Ridwan Kamil.

Selanjutnya, berdasarkan basis pemilih capres, para pemilih capres Ganjar Pranowo mayoritas cenderung menyukai jagoannya didampingi Erick Thohir. Pemilih Anies Baswedan mayoritas cenderung memberikan pilihan pada cawapres AHY. Sementara pemilih Prabowo Subianto masih cair dengan mendukung cawapres Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno.

Poltracking juga mengukur peluang cawapres berdasarkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pemilih yang puas, mayoritas cenderung memberikan pilihannya pada cawapres Erick Thohir. Sementara yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah mayoritas cenderung memberikan pilihannya pada cawapres Ridwan Kamil dan AHY.

Berbeda dengan Poltracking, lembaga survei Indikator Politik Indonesia menemukan, dari survei simulasi tiga nama capres yang digelar awal Desember lalu, basis pemilih Anies lebih menyukai AHY dan Ridwan Kamil sebagai cawapres.

Basis pemilih Ganjar menyukai Ridwan Kamil dan Erick Thohir sebagai capwapres. Sedangkan pendukung Prabowo preferensinya terhadap cawapres lebih kepada Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno.

Simulasi 3 Capres dan Cawapres Favorit

Hingga 7 bulan jelang pendaftaran di KPU, parpol-parpol belum mengumumkan siapa pasangan capres dan cawapres yang akan mereka usung. Lembaga survei pun membuat simulasi pasangan berdasarkan nama-nama kandidat capres teratas.

Indikator membuat lima simulasi kombinasi tiga capres dengan beberapa nama cawapres. Dimulai dari pasangan Anies-AHY, Ganjar-Erick, dan Prabowo-Puan. Hasilnya, pasangan Anies-AHY mengalami penurunan elektabilitas dari 35,4 persen ke 30,4 persen dari bulan November-Desember 2022. Kenaikan elektabilitas dialami Ganjar-Erick dari 34 persen ke 38,6 persen. Sementara pasangan Prabowo-Puan cenderung stabil di angka 19 persen.

Elektabilitas Ganjar-erick naik menjadi 39,7 persen ketika cawapres Anies dan Prabowo diganti dengan tokoh lain. Anies yang dipasangkan dengan Khofifah hanya mendapat 27,4 persen. Sedangan Prabowo yang dipasangkan dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia cuma mendapat 20,4 persen.

Elektabilitas Prabowo baru naik ketika dipasangkan dengan Khofifah dengan angka 22,2 persen. Namun tetap kalah dari pasangan Anies-AHY dan Ganjar-Erick.

Temuan nyaris serupa juga disampaikan Poltracking dalam simulasi tiga pasangan capres-cawapres. Lagi-lagi, Ganjar-Erick unggul dengan angka elektabilitas 33,1 persen. Anies-AHY mendapat 27,5 persen, dan Prabowo yang dipasangkan dengan Muhaimin mendapat 25,5 persen.

Dalam simulasi yang lain, Poltracking juga mengukur kombinasi ketiga capres dengan cawapres yang berbeda. Ganjar yang diduetkan dengan Ridwan Kamil unggul 30,5 persen. Prabowo yang dipasangkan dengan Erick mampu unggul tipis dari pasangan Anies-AHY dengan selisih tipis 28,2 persen berbanding 27,7 persen.

Capres Ganjar Pranowo juga unggul saat dipasangkan dengan Sandiaga melawan Anies-Khofifah dan pasangan Prabowo-Muhaimin. Demikian juga dalam simulasi Ganjar-Airlangga, Prabowo-Khofifah, dan Anies Ahmad Heryawan. Gubernur Jawa Tengah itu masih unggul.

Di simulasi terakhir, Ganjar akhirnya kalah jika dipasangkan dengan Puan Maharani melawan Prabowo-Erick. Demikian juga Anies yang dipasangkan dengan Khofifah. Meski begitu, dalam simulasi ini, angka elektabilitas ketiga pasangan ini berselisih tipis di bawah 1 persen. Prabowo-Erick (27,1 persen), Ganjar-Puan (26,4 persen), dan Anies-Khofifah (26,2).

Baca juga:
Hasil Ijtima Ulama PKB: Cak Imin Tetap Didorong Jadi Capres 2024
Para Kiai Beri Deadline Cak Imin Tentukan Capres-Cawapres Hingga Maret 2023
Cak Imin Harap Diendorse Jokowi Jadi Capres atau Cawapres
Erick Thohir Dianggap Unggul Dibanding Bakal Cawapres Lain, Ini Alasannya
Targetkan jadi Cawapres, Cak Imin Ungkap Diskusi dengan Gerindra dalam Waktu Dekat
Ijtima Ulama, Cak Imin Minta Didoakan Capai Target Minimal Wapres
PKS Tak Masalah Cawapres Anies dari NU: Asal Kans Menangnya Besar

Berita-berita terbaru dan paling update mengenai Pemilu 2024 akan terus kami sajikan dan perbarui setiap hari. Artikel ini mengulas kabar terbaru mengenai perkembangan politik seputar Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden serta Wakil.

NEWS UPDATE

Minggu, 26 Maret 2924

16.23 WIB

Survei: Ganjar Stuck, Prabowo Reborn, Anies Melemah

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil survei terbaru dengan men-simulasi tiga nama calon presiden (capres). Yakni, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Menurut Burhanuddin, tidak terjadi perubahan yang signifikan. Hasil survei menunjukkan, perolehan dukungan untuk ketiga nama tersebut masih sangat kompetitif, tidak ada yang dominan. Baca berita selengkapnya di sini.

Sabtu, 25 Maret 2024

Suatu hari di Bulan Januari 2023, Salim Segaf Aljufrie didampingi Ahmad Syaikhu berkunjung ke rumah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor. Keduanya meneguhkan komitmen untuk berkoalisi di Pemilu 2024. Apapun yang terjadi. Seorang sumber yang tahu pertemuan tersebut mengatakan, SBY mengusulkan AHY sebagai Cawapres Anies Baswedan.

Sejumlah hal dibahas. Termasuk soal biaya logistik Pemilu 2024. Keduanya sepakat. Demokrat dan PKS sebagai parpol oposisi akan tetap berkoalisi meskipun akhirnya NasDem pindah haluan.

"Setelah pertemuan Pak SBY, Salim Segaf, Ahmad Syaikhu akhirnya sudah sepakat (AHY Cawapres Anies)," kata sumber ini ketika berbincang dengan merdeka.com. Baca berita selengkapnya di sini.

Jumat, 24 Maret 2024

19.27 WIB

Koalisi Perubahan Resmi Deklarasi Anies Baswedan Capres

Tiga partai NasDem, Demokrat dan PKS akhirnya resmi deklarasi membentuk Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan. Ketiga partai telah menandatangani piagam Koalisi Perubahan.

Dengan resminya piagam deklarasi Koalisi Perubahan, maka NasDem, Demokrat dan PKS telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

"Dengan piagam itu secara formal tiga partai secara bulat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden," ujar perwakilan Anies Baswedan, Sudirman Said di Jakarta. Baca selengkapnya di sini.

Puan Bertemu Jokowi

©2023 Merdeka.com

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/3). Salah satu yang dibahas Puan dan Jokowi adalah peta gambaran kerjasama antar partai politik Pemilu 2024.

Pertemuan Puan dan Jokowi juga membahas kepastian penyelenggaraan Pemilu 2024. Agar pemilu digelar tepat waktu. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam kapasitas sebagai Ketua DPP Partai, Puan menyampaikan beberapa hal yang penting dan strategis.

"Terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024, dan bagaimana merespons dinamika politik saat ini, termasuk gambaran kerja sama Partai politik," ujar Hasto. Baca Selengkapnya Di sini.

Kamis, 23 Maret 2023

13.19 WIB

PPP: Sandiaga Kalau Mau Gabung ke PPP, Pamit Prabowo

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak ingin ikut campur keputusan Sandiaga Uno untuk pindah partai. Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi mengatakan, PPP menghormati fatsun politik bahwa saat ini Sandiaga masih menjadi kader Gerindra.

"Kalau pak Sandi mau gabung ke PPP ya pamitnya dengan pak Prabowo," imbuhnya. Baca selengkapnya di sini.

Selasa, 21 Maret 2023

10.25 WIB

Yusril Bertemu Ketum Golkar Hari Ini

Partai Bulan Bintang (PBB) bakal bersilaturahmi ke Markas Partai Golkar, hari ini Selasa (21/3). Pertemuan tersebut, akan dipimpin langsung oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum PBB.

Ketua DPP Bidang Branding dan Komunikasi Publik Randy Bagasyudha mengatakan, Yusril juga akan didampingi oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor, Wakil Ketua Umum dan Majelis Syura PBB.

Dia pun menyebut, tujuan silaturahmi PBB ke Partai Golkar akan dijelaskan langsung oleh Yusril usai tiba di markas partai pohon beringin tersebut. Baca selengkapnya di sini.

Senin, 20 Maret 2023

10.00 WIB

Jokowi dan Megawati Bahas Capres PDIP?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (18/3) lalu. Jokowi mengatakan, bahwa ia membahas pemilu 2024 dengan Megawati.

"Makan siang, ya pasti ada (bahas pemilu)," kata Jokowi di Kompleks Kementerian Keuangan

Kepala negara juga mengonfirmasi ada pembahasan capres dan koalisi Pilpres 2024 dengan Mega dalam pertemuan itu.

"Ya pasti ada, itu kira kira, ya itu kira kira (soal capres dan koalisi)," ungkapnya. Baca selengkapnya di sini.

Jadwal Penyelenggaraan Pemilu

Jadwal tahapan dan penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 yang telah disahkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah resmi membuka tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan pada 14 Juni 2022.

Berikut tahapan dan jadwal lengkap penyelenggaraan Pemilu 2024:

Parpol Peserta Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta Pemilu 2024. Terdapat 18 partai politik yang lolos dan dapat mengikuti kontestasi demokrasi di 2024. Selain itu, ada 6 partai lokal Aceh.

Berikut daftar nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024:

PKB nomor urut 01
Partai Gerindra nomor urut 02
PDI Perjuangan nomor urut 03
Partai Golkar nomor urut 04
Partai NasDem nomor urut 05
Partai Buruh nomor urut 06
Partai Gelora nomor urut 07
PKS nomor urut 08
PKN nomor urut 09
Partai Hanura nomor urut 10
Partai Garuda nomor urut 11
PAN nomor urut 12
PBB nomor urut 13
Partai Demokrat nomor urut 14
PSI nomor urut 15
Partai Perindo nomor urut 16
PPP nomor urut 17
Partai Ummat nomor urut 24

Daftar Partai Lokal Aceh sebagai berikut:
Partai Nangroe Aceh nomor urut 18
Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa nomor urut 19
Partai Darul Aceh nomor urut 20
Partai Aceh nomor urut 21
PAS Aceh nomor urut 22
Partai SIRA nomor urut 23

Jadwal Kampanye Pemilu 2024

Masa kampanye dijadwalkan dimulai pada 13 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Ini merupakan kesepakatan DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu. Kesepakatannya mengurangi durasi kampanye Pemilu 2024. Dari awalnya usulan KPU selama 90 hari, menjadi 75 hari.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Perppu itu ditandatangani Jokowi pada 12 Desember 2022.

Dalam Perppu diusulkan agar pelaksanaan kampanye dilakukan 25 hari setelah penetapan DCT untuk kampanye Pemilu Legislatif dan 15 hari setelah penetapan DCT Pasangan Calon untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Ikuti perkembangan terkini/terupdate seputar berita pemilu 2024 hanya di merdeka.com

Baca juga:
PDIP sebut Puan Bertemu Jokowi Bahas Pemilu 2024 dan Koalisi Parpol
Demokrat: Cawapres Sudah di Tangan Anies Baswedan
Bertemu Jokowi, Puan Maharani Bahas Dinamika Politik Hingga Koalisi Pemilu 2024
KPU Putuskan Nasib Partai PRIMA Sebagai Peserta Pemilu 2024 Bulan Depan
KPU Tegaskan PN Jakpus Tidak Pernah Undang Mediasi dengan PRIMA